Pemerintah SBY Jauh dari Neolib

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama pemerintahan SBY, ekonomi Indonesia dinilai jauh dari sistem neoliberal yang semua peran pemerintah dalam ekonomi diserahkan kepada pasar.

"Subsidi yang dikeluarkan negara sebesar Rp 200 triliun dari Rp 900 triliun APBN, menunjukkan pemerintah tidak menganut paham neoliberalisme," kata Syarief Hasan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR saat diskusi di kampus STEKPI Jakarta, Jumat (5/6).

Sebagai contoh, kata Syarief, subsidi yang telah dikeluarkan pemerintah untuk BBM sebesar Rp 25 triliun, pangan Rp 2 triliun, bibit Rp 1 triliun, dan minyak goreng Rp 0,5 triliun.

"Dari intervensi itu saja sudah gugur (neoliberalisme). Jika ada yang mengatakan SBY neolib berarti dia tidak pernah baca APBN," katanya.

Namun, menurut Syarief, privatisasi oleh pemerintah memang perlu dilakukan kepada BUMN yang menjadi beban negara agar subsidi untuk BUMN tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. "Kalau itu menjadi beban pemerintah memang seharusnya dilepas. Selama ini pemerintah belum menjual perusahaan-perusahaan potensial," ucapnya.

Ia tidak mempermasalahkan isu neoliberalisme yang dieksploitasi oleh kalangan tertentu. "Yang penting rakyat merasakan apa yang telah dilakukan pemerintah," kata Syarief.