Rp 100 Triliun Dibutuhkan untuk Bangun Jembatan Selat Sunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Artha Graha Network melalui PT.Bangungraha Sejahtera Mulia merampungkan studi kelayakan awal (pra feasibility study, pra FS) Jembatan Selat Sunda yang hasilnya untuk pembangunannya butuh Rp 100 triliun.  "Kami mengharapkan setelah pra-FS dibuat pemerintah segera membuat payung hukum untuk memulai pembangunan mega proyek ini," kata Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah di Jakarta, Kamis (13/8).
    
Senada dengan Gubernur Banten, juga disampaikan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP yang mengatakan, kondisi lalu lintas yang dilayani Pelabuhan Bakauheni dan Merak sudah terlalu padat sehingga kehadiran jembatan sangat dibutuhkan.   Menurutnya, saat ini saja tercatat 3.500 kendaraan, 35.000 orang, serta 20 juta ton batu bara yang melewati kedua pelabuhan, bahkan apabila terjadi gangguan di laut maka antreannya dapat mencapai 10 kilometer.

"Tidak dapat dibayangkan kondisi 10 tahun ke depan seandainya jembatan belum juga direalisasikan sehingga 10 Gubernur se-Sumatra memasukannya ke dalam empat rekomendasi yang harus dilaksanakan pemerintah," ujarnya.  Dia mengatakan, 60 persen ekspor nasional berasal dari Sumatra, 40 persen gula berasal dari Lampung, kalau ditambah dengan Jambi dan Palembang sudah mencapai 50 persen lebih.
    
Atut mengatakan, Pemerintah Provinsi siap memberikan dukungan seandainya pemerintah mengeluarkan payung hukum diantaranya dengan membuatkan payung hukum misalnya dalam bentuk Perpres dan sebagainya. Hasil Pra-FS yang berhasil dirampungkan Artha Graha Network yang dipimpin Tommy Winata diserahkan kepada kedua gubernur Banten dan Lampung, untuk kemudian diserahkan pemerintah pusat.
    
Hadir dari pemerintah pusat, Menteri Negara Perencana Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Paskah Suzetta, Dirjen Bina Marga Hermanto Dardak mewakili Menteri PU, dan wakil dari Menko Perekonomian. Sementara Tommy Winata mengatakan, pihaknya tidak mempertimbangkan soal keuntungan dalam pembuatan Pra FS. Namun apabila tidak ada yang memulai melakukan studi maka Jembatan Selat Sunda tidak kunjung direalisasikan,.
    
"Kalau dari hitung-hitungan bisnis yang bagaimanapun tidak akan untung membuat studi semacam ini, tetapi kalau tidak ada yang memulai maka siapa yang akan membangun jembatan ini," tuturnya.
   
Pembuatan Pra FS jembatan Selat Sunda berawal ditandatanganinya Memorandum of Agreement (MoA) pada 3 Oktober 2007 dengan mengikutsertakan konsultan terkenal Prof. Dr. Wiratman Wangsadinata. Menurutnya, masih membutuhkan studi lebih dalam lagi untuk menentukan struktur terbaik dari jembatan terpanjang di dunia karena kalau jadi dibangun memiliki panjang lebih dari 30 kilometer.
   
"Bentang tengah terpanjang di dunia saat ini mencapai 2.200 meter, dalam Pra FS Jembatan Selat Sunda punya bentang tengah mencapai 3800 meter," ujarnya. Dalam studi lebih lanjut masih harus dilihat potensi gempa di kawasan itu, harus dipertimbangkan adanya patahan yang memang ada kemudian juga Gunung Krakatau yang masih aktif, jelasnya.
   
Potensi gempa itu nantinya untuk melihat kekuatan struktur yang akan dibangun. Semuanya sebenarnya dapat diukur sebelum ditawarkan kepada investor yang berminat mengerjakannya. Wiratman juga tidak memungkiri kemungkinan membangun terowongan karena dari segi biaya juga sama tinggal dicari mana dari keduanya yang lebih memberikan jaminan keselamatan.
   
Sedangkan Menteri Negara Perencana Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, dukungannya dengan diselesaikannya pembuatan Pra-FS Jembatan Selat Sunda. Dia mengatakan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp1,6 biliun atau 3,5 persen dari PDB, namun kemampuan anggaran pemerintah hanya 30 persen atau sekitar Rp 450 triliun.
   
Sehingga masih ada kesenjangan sangat besar di atas Rp1 biliun, idealnya kesenjangan harus ditutup agar menuju pertumbuhan ekonomi 5 sampai 7 persen pada periode 2009 - 2014. Paskah juga tengah mengusulkan bagi perusahaan swasta yang sudah melaksanakan studi kelayakan awal, apabila biasanya saat tender mendapat kemudahan (privilege) sampai 10 persen akan ditingkatkan menjadi 20 persen.
   
"Semata-mata usulan ini untuk menarik minat kerjasama pemerintah swasta terutama untuk menggarap proyek skala besar seperti Jembatan Selat Sunda," ujarnya.