Jatigede Masih Diliputi Ketidakpastian

Sumedang, Kompas - Warga di sekitar lokasi Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, cenderung tak menanggapi rencana pengoperasian waduk itu dengan antusias. Ini disebabkan ketidakpastian jadwal rampungnya waduk yang akan mengairi sekitar 40.000 hektar sawah itu.

Yuyud (44), Kepala Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Minggu (2/5) di Sumedang, mengatakan, ia belum diberi tahu jadwal pasti pembangunan Waduk Jatigede. Pembangunan Waduk Jatigede setidaknya pernah disampaikan pada masa Gubernur Danny Setiawan.

Saat itu Jatigede sempat direncanakan mulai beroperasi tahun 2008, tetapi kemudian mundur menjadi tahun 2012. Pembangunan waduk untuk mengairi sawah di Majalengka, Sumedang, Cirebon, dan Indramayu itu juga dicetuskan dalam Jabar Infrastructure Summit tahun 2005.

Yuyud mengatakan, warga Desa Pakualam mendengar bahwa Jatigede akan beroperasi pada 2013. Namun, berdasarkan proses pembangunannya, jadwal itu diperkirakan sulit dipenuhi. Karena itu, warga melanjutkan aktivitas sehari-harinya seperti biasa jika mendengar kabar baru tentang pembangunan itu. Jatigede akan menenggelamkan sawah di Desa Pakualam seluas sekitar 150 hektar.

Jika Jatigede sudah selesai dibangun, semua rumah warga di Desa Pakualam seluas 473,1 hektar juga akan digenangi air waduk tersebut. Di desa itu terdapat sekitar 993 keluarga. Meski demikian, ia mengatakan, ia tetap mendukung pembangunan Waduk Jatigede karena bermanfaat untuk irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata.

Bila warga direlokasi, lanjutnya, perumahan untuk warga harus siap lebih dulu. Lahan sudah tersedia di Desa Pakualam yang tidak tergenang air Waduk Jatigede. Namun, pembangunan rumah yang baru belum dimulai sama sekali.

"Kalau kapan pastinya direlokasi, warga belum tahu. Kami sudah sering mendengar kabar pembangunan. Rencana pembangunannya mundur terus," ungkapnya.

Menurut Yuyud, warga di Desa Pakualam masih mengharapkan penuntasan persoalan lahan yang belum selesai. Pada tahun 1984-1986 lahan di Desa Pakualam dibebaskan, tetapi terjadi berbagai masalah, seperti keliru bayar, salah klasifikasi, terlewati, dan kurang dari ukuran sebenarnya.

Lebih dari 1.000 warga Desa Pakualam mengalami masalah itu, tetapi Yuyud tidak mengetahui luas total lahan yang dipersoalkan. Persoalan itu disebabkan Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pendataan secara sepihak tanpa melibatkan pemilik lahan.

"Jadi, mereka yang punya lahan tidak tahu. Tapi, karena waktu itu masa pemerintah Orde Baru, ya diam saja," tuturnya.