Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jatigede Masih Diliputi Ketidakpastian

Kompas.com - 03/05/2010, 13:38 WIB

Sumedang, Kompas - Warga di sekitar lokasi Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, cenderung tak menanggapi rencana pengoperasian waduk itu dengan antusias. Ini disebabkan ketidakpastian jadwal rampungnya waduk yang akan mengairi sekitar 40.000 hektar sawah itu.

Yuyud (44), Kepala Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Minggu (2/5) di Sumedang, mengatakan, ia belum diberi tahu jadwal pasti pembangunan Waduk Jatigede. Pembangunan Waduk Jatigede setidaknya pernah disampaikan pada masa Gubernur Danny Setiawan.

Saat itu Jatigede sempat direncanakan mulai beroperasi tahun 2008, tetapi kemudian mundur menjadi tahun 2012. Pembangunan waduk untuk mengairi sawah di Majalengka, Sumedang, Cirebon, dan Indramayu itu juga dicetuskan dalam Jabar Infrastructure Summit tahun 2005.

Yuyud mengatakan, warga Desa Pakualam mendengar bahwa Jatigede akan beroperasi pada 2013. Namun, berdasarkan proses pembangunannya, jadwal itu diperkirakan sulit dipenuhi. Karena itu, warga melanjutkan aktivitas sehari-harinya seperti biasa jika mendengar kabar baru tentang pembangunan itu. Jatigede akan menenggelamkan sawah di Desa Pakualam seluas sekitar 150 hektar.

Jika Jatigede sudah selesai dibangun, semua rumah warga di Desa Pakualam seluas 473,1 hektar juga akan digenangi air waduk tersebut. Di desa itu terdapat sekitar 993 keluarga. Meski demikian, ia mengatakan, ia tetap mendukung pembangunan Waduk Jatigede karena bermanfaat untuk irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata.

Bila warga direlokasi, lanjutnya, perumahan untuk warga harus siap lebih dulu. Lahan sudah tersedia di Desa Pakualam yang tidak tergenang air Waduk Jatigede. Namun, pembangunan rumah yang baru belum dimulai sama sekali.

"Kalau kapan pastinya direlokasi, warga belum tahu. Kami sudah sering mendengar kabar pembangunan. Rencana pembangunannya mundur terus," ungkapnya.

Menurut Yuyud, warga di Desa Pakualam masih mengharapkan penuntasan persoalan lahan yang belum selesai. Pada tahun 1984-1986 lahan di Desa Pakualam dibebaskan, tetapi terjadi berbagai masalah, seperti keliru bayar, salah klasifikasi, terlewati, dan kurang dari ukuran sebenarnya.

Lebih dari 1.000 warga Desa Pakualam mengalami masalah itu, tetapi Yuyud tidak mengetahui luas total lahan yang dipersoalkan. Persoalan itu disebabkan Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pendataan secara sepihak tanpa melibatkan pemilik lahan.

"Jadi, mereka yang punya lahan tidak tahu. Tapi, karena waktu itu masa pemerintah Orde Baru, ya diam saja," tuturnya.

Asal direlokasi

Persoalan itu juga dialami warga di Desa Cipaku, Karangpakuan, Tarunajaya, dan Jatibungur. Semua desa itu berada di Kecamatan Darmaraja.

Menurut Tasam Somantri (72), warga Karangpakuan, Kecamatan Darmaraja, ia tidak keberatan direlokasi. "Asalkan saya mendapatkan kejelasan mengenai tempat tinggal yang baru dan di mana atau mendapatkan ganti rugi yang sesuai," katanya.

Kepala Desa Cijeunjing, Kecamatan Cisitu, Atit Casmiati menyatakan mendukung pembangunan Waduk Jatigede. Waduk itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian, mendatangkan wisatawan, dan mengairi sawah.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Barat Oo Sutisna mengatakan, pembangunan Waduk Jatigede diharapkan diselesaikan secepatnya. Bila Waduk Jatigede dengan biaya pembangunan yang ditaksir 600 juta dollar AS itu dibangun, lebih dari 40.000 hektar sawah akan mendapatkan irigasi teknis. Sawah yang biasanya hanya dipanen sekali dalam setahun bisa dipanen dua sampai tiga kali. (bay)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Damri Buka Rute Baru Ciputat ke Bandara Soekarno-Hatta, Simak Jam Operasionalnya

Damri Buka Rute Baru Ciputat ke Bandara Soekarno-Hatta, Simak Jam Operasionalnya

Whats New
Indonesia Terus Kurangi Ketergantungan terhadap Dollar AS, Ini Buktinya

Indonesia Terus Kurangi Ketergantungan terhadap Dollar AS, Ini Buktinya

Whats New
Garuda Indonesia Tak Bagikan Dividen Meski Catatkan Laba Bersih di 2023

Garuda Indonesia Tak Bagikan Dividen Meski Catatkan Laba Bersih di 2023

Whats New
Injourney Airports Layani 49,7 Juta Penumpang Sepanjang Januari-April 2024

Injourney Airports Layani 49,7 Juta Penumpang Sepanjang Januari-April 2024

Whats New
Libur Panjang Waisak, Kemenhub Ingatkan Bus Pariwisata yang Beroperasi Harus Laik Jalan dan Berizin

Libur Panjang Waisak, Kemenhub Ingatkan Bus Pariwisata yang Beroperasi Harus Laik Jalan dan Berizin

Whats New
Usai Rilis Logo Baru, Wamen BUMN Kasih Tugas Ini ke Bulog

Usai Rilis Logo Baru, Wamen BUMN Kasih Tugas Ini ke Bulog

Whats New
Anak Usaha Semen Indonesia Alokasikan Separuh Area Pabrik sebagai Hutan Kota

Anak Usaha Semen Indonesia Alokasikan Separuh Area Pabrik sebagai Hutan Kota

Whats New
Sasar Pasar Global, Industri Obat Berbahan Alam di Indonesia Perlu Ditingkatkan Pengembangannya

Sasar Pasar Global, Industri Obat Berbahan Alam di Indonesia Perlu Ditingkatkan Pengembangannya

Whats New
Peruri Punya Logo Baru, Siap Jalani Tugas sebagai 'GovTech' Indonesia

Peruri Punya Logo Baru, Siap Jalani Tugas sebagai "GovTech" Indonesia

Whats New
BUMN Didorong Terapkan Praktik BJR, Seberapa Penting?

BUMN Didorong Terapkan Praktik BJR, Seberapa Penting?

Whats New
Harga Emas Terbaru 23 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 23 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Pemerintah Akan Ambil Alih Lahan Tambang PT Timah yang Dikelola Penambang Liar

Pemerintah Akan Ambil Alih Lahan Tambang PT Timah yang Dikelola Penambang Liar

Whats New
Harga Bahan Pokok Kamis 23 Mei 2024, Harga Cabai Rawit Merah Naik

Harga Bahan Pokok Kamis 23 Mei 2024, Harga Cabai Rawit Merah Naik

Whats New
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 23 Mei 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 23 Mei 2024

Spend Smart
Bos Garuda Bersikukuh Minta Kemenhub Revisi TBA Tiket Pesawat

Bos Garuda Bersikukuh Minta Kemenhub Revisi TBA Tiket Pesawat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com