Pola Baru Subsidi Pupuk

Pertama, petani membeli pupuk sesuai dengan harga pasar di kios-kios pengecer. Setelah itu, tanda terima pembelian yang sudah divalidasi oleh pengecer dibawa ke bank atau gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk ditukarkan dengan uang subsidi dari pemerintah.

Saat ini Kementerian Pertanian melakukan validasi data petani dan skala usahanya. Kementerian Pertanian juga mengusulkan perlunya tambahan margin keuntungan bagi pengecer pupuk bersubsidi dari Rp 40.000 per ton menjadi Rp 60.000 agar harga pupuk tidak lebih mahal.

Berkaca dari BLT

Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan Hartono menyatakan, penyaluran uang ke gapoktan berpotensi menimbulkan kericuhan.

Pengalaman pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) dan raskin ternyata terus menimbulkan masalah. ”Pelaksanaan pemberian uang tunai akan memicu kericuhan,” katanya.

Dalam kasus BLT, dana bantuan justru tidak sampai sasaran. Ada yang dibagi antara penerima BLT dan aparat. Penyaluran raskin juga tidak jauh berbeda.

”Saat ini saja dalam pemberian subsidi pupuk sistem tertutup melalui RDKK petani juga harus mengeluarkan biaya administrasi,” katanya.

Menurut Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini, jika petani dibiarkan membeli pupuk di pasar, ada kemungkinan pupuk dikuasai spekulan.

Sekretaris Jenderal Dewan Tani Indonesia Anggawira menyatakan, banyak prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan subsidi langsung, seperti data jumlah petani dan lahan garapannya serta mekanisme pemberian uang.

Sementara Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia Agusdin Pulungan mengatakan, teknis pendataan dan proses pengajuan uang subsidi rawan penyimpangan. Nanti, bisa berkembang menjadi pungli dalam pencairan dana. (MAS)