Pemerintah Akan Batasi Anggaran Belanja Pegawai Daerah

Berdasarkan total pagu belanja negara di APBN 2011 senilai Rp 1.229,6 triliun, sebagian besar sudah teralokasi untuk mendanai kegiatan belanja yang sifatnya mengikat. Seperti, untuk transfer ke daerah senilai Rp 393 triliun, bayar bunga dan utang pokok sebesar Rp 115 triliun, subsidi sebesar Rp 188 triliun, dana pendidikan Rp 240 triliun, dan bantuan sosial sebesar Rp 63 triliun.

Prasetijono mengungkapkan, jika anggaran daerah itu lebih diperjelas dengan membuat suatu kegiatan yang memiliki nilai tambah, seperti pelayanan dasar masyarakat, infrastruktur, dan menciptakan konektivitas, maka akan mendorong peluang mengejar perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan beberapa lembaga dunia terjadi pada tahun ini. "Meski ada pengaruh, tetapi kita masih bisa lakukan revitalisasi dari tempat lain, salah satunya anggaran transfer daerah ini," katanya.

Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Masykur Riyadi mengatakan, ke depan dana transfer daerah harus lebih diawasi penggunaannya. Seperti, dengan memberikan reward and punishment bagi dana yang dapat memberikan nilai tambah. "Ke depan, didorong lebih besar ke pola DAK dan ditandai jangan terlalu bebas dan seenaknya," ungkapnya.

Menurut dia, dengan dibesarkan belanja modalnya dibandingkan belanja pegawai, maka nantinya akan bisa diarahkan ke pengembangan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan memperbanyak aset untuk tingkatkan kapasitas. "Itu harus diarahkan ke sana untuk mempercepat perbaikan sisi perekonomian daerah," ujarnya.

Dedi menambahkan, dalam undang-undang dimungkinkan daerah dimekarkan. Namun, hal itu juga tidak menutup kemungkinan untuk disatukan kembali apabila dalam perjalanannya mengalami masalah dalam penggunaan anggaran.“Saat ini banyak sekali wilayah pemekaran, dan banyak juga yang tidak memiliki sumber daya dan pendapatan sendiri untuk membiayai belanja daerah. Inilah yang membuat anggaran tidak efisien,” ujarnya hari ini.

Dedi mengucapkan, besarnya dana transfer daerah yang setiap tahun bertambah seharusnya bisa memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun, sejauh ini belum mempunyai sumbangsih terhadap perekonomian nasional. “Dalam hal ini seharusnya ada reward and punishment sehingga belanja menjadi lebih sehat. Memang tak dimungkiri saat ini sebagian dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk membayar gaji PNS,”  ucap Dedi. (Bambang Rakhmanto/Kontan)