Bersihkan Sungai, Jokowi Gunakan Teknologi Penyedot

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan menggunakan sistem penyedot untuk membersihkan sampah-sampah di sungai di Jakarta yang selalu menyebabkan banjir. Setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 diketok, Jokowi berjanji akan mempercepat proses pembersihan tersebut.

"Pascabanjir nanti dilihatlah, nanti pengerukan-pengerukan sungai akan segera kita mulai. Semua pengerukan sungai nanti menggunakan sistem dredging, tidak dikeruk tapi disedot," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/1/2013) malam.

Kemudian, Jokowi juga akan meminta bantuan dan dukungan dari Kodam Jaya, Kopassus, dan Marinir untuk membersihkan sungai agar tak terlalu banyak sedimen di sungai maupun di saluran-saluran yang ada di kampung.

"Kemudian tahun ini juga akan ada 10 ribu sumur serapan yang akan kita kerjakan. Semuanya sudah ada anggarannya. Enggak mungkin kita bekerja tanpa didukung oleh APBD," kata Jokowi.

Terkait teknologi ini, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pernah menerima Tim Peneliti Bio Energy Legacy Pty Ltd dalam rangka pembahasan alternatif pembersihan sungai di seluruh wilayah Ibu Kota. Basuki didampingi perwakilan Dinas Kelautan dan Pertanian DKI dan juga Perwakilan BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) DKI. Perwakilan Tim Peneliti Bio Energy Legacy Pty Ltd, Adilwan mengatakan, pada pertemuan tersebut, pihaknya mengajukan teknologi seperti vacuum cleaner untuk dapat menyedot lumpur yang ada di sungai-sungai.

"Teknologi kita lebih murah, cepat dan modern. Kita gunakan alat dredging untuk menyedot semua lumpur yang tidak bisa diangkat lagi. Ini sudah digunakan di Bengawan Solo, tepatnya di Sungai Brantas, hasilnya tidak banjir lagi, karena dihancurkan sampahya," ujar Adilwan.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan teknologi penyedot lumpur tersebut bukanlah merupakan sebuah teknologi yang baru. Hanya saja Jakarta yang enggan membeli dan menggunakannya. Basuki pun mengatakan, pihak Pemprov DKI akan membeli dan mencoba menggunakan teknologi tersebut.

Sebelumnya ia akan melakukan negosiasi bersama pihak Bio Energy Legacy Pty Ltd terkait persoalan biaya. "Bisa dari APBD atau pusat. Karena ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga yang sedang dibahas," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.