Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicurigai Ada Pemburu Rente di Kenaikan Harga Bawang

Kompas.com - 16/03/2013, 11:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Melonjaknya harga bawang terutama bawang putih belakangan ini dicurigai akibat permainan dari para pemburu rente. Bisa saja, proses perizinan impor bawang sengaja diperlambat agar ada "lobi-lobi" untuk menguntungkan pihak tertentu.

"Itu bisa ditelusuri dari mana asal usulnya. Perburuan rente ini dampaknya merugikan rakyat. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlu telusuri sehingga permainan seperti ini tidak terulang lagi," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, saat diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).

Fadli mengatakan, jika masalahnya hanya karena koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian, maka seharusnya bisa cepat diselesaikan. Dengan kenaikan drastis harga bawang saat ini, kata dia, tentu importir juga diuntungkan.

Direktur INDEF Enny Sri Hartarti juga mencurigai adanya desain dari miss management antarkementerian soal bawang saat ini untuk menguntungkan pihak tertentu. Dia memberi contoh kasus tahun 2012 harga bawang merah anjlok hingga Rp 3.000 per kilogram. Ketika itu tengah panen raya bawang. Namun, kata dia, pemerintah malah membuka keran impor selebar-lebarnya sehingga harga bawang produksi dalam negeri tertekan.

"Harga di level petani waktu itu sampai Rp 2.500 per kilogram. Jadi ini tidak sekedar kesalahan managemen, tapi ada desain," kata Enny.

Kecurigaan Enny lainnya, bawang adalah komoditas yang mampu bertahan 3-4 bulan. Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa menyetok bawang ketika surplus. "Kalau sekarang bawang (impor) tertahan di pelabuhan, seharusnya stok sebelumnya masih ada," pungkas dia.

Seperti diberitakan, sekitar 400 kontainer berisi bawang putih impor asal China tak dapat keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak karena dokumennya tidak lengkap. Dokumen yang belum dikantongi importir adalah rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cara Ganti PIN ATM BCA, Mudah dan Praktis

    Cara Ganti PIN ATM BCA, Mudah dan Praktis

    Spend Smart
    Investor Terus Bertambah, Bappebti Bareng Industri Kawal Ekosistem Aset Kripto

    Investor Terus Bertambah, Bappebti Bareng Industri Kawal Ekosistem Aset Kripto

    Whats New
    Catat, Ini Rincian Batas Minimal Nilai UTBK untuk Daftar PKN STAN 2024

    Catat, Ini Rincian Batas Minimal Nilai UTBK untuk Daftar PKN STAN 2024

    Whats New
    Pemerintah Temukan SPBE Kurang Isi Tabung Elpiji 3 Kg, Ini Tanggapan Pertamina

    Pemerintah Temukan SPBE Kurang Isi Tabung Elpiji 3 Kg, Ini Tanggapan Pertamina

    Whats New
    Pemerintah Bayar Kompensasi Listrik ke PLN Rp 17,8 Triliun

    Pemerintah Bayar Kompensasi Listrik ke PLN Rp 17,8 Triliun

    Whats New
    Lowongan Kerja Adaro Energy untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

    Lowongan Kerja Adaro Energy untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

    Work Smart
    Allianz Utama Kumpulkan Premi Bruto Rp 803,52 Miliar Sepanjang 2023

    Allianz Utama Kumpulkan Premi Bruto Rp 803,52 Miliar Sepanjang 2023

    Whats New
    Hampir 70 Persen Gen Z Memilih Jadi Pekerja Lepas, Apa Alasannya?

    Hampir 70 Persen Gen Z Memilih Jadi Pekerja Lepas, Apa Alasannya?

    Whats New
    Tingkatkan Peluang Ekspor UKM, Enablr.ID Jadi Mitra Alibaba.com

    Tingkatkan Peluang Ekspor UKM, Enablr.ID Jadi Mitra Alibaba.com

    Whats New
    Praktik Curang Kurangi Isi Elpiji 3 Kg Rugikan Masyarakat Rp 18,7 Miliar Per Tahun

    Praktik Curang Kurangi Isi Elpiji 3 Kg Rugikan Masyarakat Rp 18,7 Miliar Per Tahun

    Whats New
    Pertagas Gelar Pelatihan untuk Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Penyangga IKN

    Pertagas Gelar Pelatihan untuk Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Penyangga IKN

    Whats New
    PLN EPI dan Universitas Telkom Kembangkan Teknologi 'Blockchain'

    PLN EPI dan Universitas Telkom Kembangkan Teknologi "Blockchain"

    Whats New
    Mendag Ungkap Temuan 11 Pangkalan Gas Kurangi Isi Elpiji 3 Kg di Jakarta hingga Cimahi

    Mendag Ungkap Temuan 11 Pangkalan Gas Kurangi Isi Elpiji 3 Kg di Jakarta hingga Cimahi

    Whats New
    Dorong UMKM Naik Kelas, Kementerian BUMN Gelar Festival Jelajah Kuliner Nusantara

    Dorong UMKM Naik Kelas, Kementerian BUMN Gelar Festival Jelajah Kuliner Nusantara

    Whats New
    Dorong Implementasi Energi Berkelanjutan, ITDC Nusantara Utilitas Gandeng Jasa Tirta Energi

    Dorong Implementasi Energi Berkelanjutan, ITDC Nusantara Utilitas Gandeng Jasa Tirta Energi

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com