Deposito Terpotong 60 Persen

Kasus unik

Akan tetapi, otoritas Siprus memiliki legalitas untuk melakukan penekanan pada deposito itu setelah peraturan tentang keadaan darurat dikeluarkan pekan lalu.

Menteri Keuangan Siprus Michalis Sarris mengatakan, langkah itu diambil untuk membuat perbankan Siprus memiliki fondasi yang solid ke depan.

”Kita menderita besar, tetapi kini kita memiliki bank yang lebih kuat dan bisa melanjutkan peran intermediasi dalam perekonomian Siprus,” tutur Sarris, seperti dikutip kantor berita Siprus Cyprus News Agency (CNA).

Para analis mengatakan, pengorbanan para deposan besar, terutama pengusaha, diperkirakan akan lebih menyulitkan perekonomian. ”Masalahnya, para pengusaha memiliki kewajiban untuk membayari karyawan dan para pemasok,” kata Sofronis Clerides, profesor dari Universitas Siprus.

Oleh karena itu, kata Clerides, perekonomian Siprus kemungkinan akan terjerembap ke dalam resesi yang lebih parah. Clerides menuduh bahwa zona euro ingin mengakhiri peran Siprus sebagai salah satu pusat keuangan dunia.

Dia mengatakan juga, kebijakan pemerintah itu sekaligus menjadi pesan bagi para penabung bahwa pemerintah tidak akan bersedia lagi menalangi bank- bank bangkrut di zona euro.

Pakar politik Universitas Siprus, Antonis Ellinas, menyatakan bahwa angka pengangguran di Siprus akan naik menjadi 15 persen.

Meski demikian, Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble menegaskan, kebijakan di Siprus merupakan kebijakan unik dan tidak merupakan gambaran umum soal pola penyelamatan di zona euro di masa mendatang.

Kepentingan Rusia

Sebelumnya, Rusia marah lewat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatakan pola penyelamatan kebangkrutan bank di Siprus sangat tidak adil.

Namun, pihak Rusia kemudian berubah sikap. Negara ini malah akan meringankan berbagai syarat pinjaman kepada Siprus sebesar 2,5 miliar dollar AS.

Diduga kuat bahwa Rusia punya kepentingan dengan lokasi strategis Siprus, yang diharapkan bisa akomodatif pada kepentingan geopolitik Rusia, sebagaimana ditulis kantor berita Agence France Presse (AFP).(AP/AFP/Reuters/MON)