Karen Agustiawan: "We’ve Gone So Far"

Pertamina bekerja sama dengan Kuwait Petroleum dan Saudi Aramco untuk membangun kilang. Dengan Saudi Aramco, saat ini sedang finalisasi FS (studi kelayakan). Dengan Kuwait Petroleum, FS sudah selesai, tetapi terkendala insentif yang belum disetujui pemerintah.

Pembangunan kilang perlu investasi besar sementara margin kecil sehingga investor perlu insentif. Atau, jika pembangunan kilang didanai APBN, itu harus diperlakukan sebagai biaya pembangunan infrastruktur karena menyangkut ketahanan energi. Namun, kilang hanya solusi jangka pendek. Ingat, minyaknya juga dari luar negeri karena produksi minyak mentah dalam negeri (829.000 barrel per hari pada September 2013) tidak mencukupi kebutuhan yang makin tinggi.

Satu-satunya cara adalah dengan diversifikasi energi, antara lain dengan biodiesel. Untuk biodiesel, menurut saya, Pertamina harus masuk sampai ke hulu, ke perkebunan, walaupun bukan mayoritas agar bisa kontrol harga. Karena kita akan memasarkan di hilir.

Indonesia kaya sumber daya energi, tetapi manfaatnya belum optimal bagi masyarakat?

Pemerintah perlu memetakan kebijakan lokal di tiap daerah. Apa saja bisa jadi energi, masalahnya mau atau tidak? Masyarakat di daerah terpencil perlu dibantu, misalnya dengan subsidi teknologi, untuk menghasilkan energi dari daerah itu sendiri. Ini negeri kepulauan. Tidak mungkin ada single master grid (jaringan induk tunggal) yang bisa ke mana-mana. Perlu lebih banyak Ibu Tri Mumpuni (wirausahawan sosial pembangkit listrik mikrohidro) yang lain. Saya dari dulu tertarik pada usaha kecil dan menengah karena bisa masuk ke daerah terpencil. BUMN-BUMN besar tidak mungkin masuk, kecuali dengan CSR (tanggung jawab sosial).

Mahkamah Konstitusi membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas. Bagaimana seharusnya tata kelola migas ke depan?

Kembalikan pada amanat konstitusi, kekayaan alam migas harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, migas bukan sekadar komoditas, tapi punya nilai strategis bagi bangsa. Pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan bangsa. Pertamina yang sepenuhnya dimiliki negara seharusnya diberi peran utama.