Kompas.com - 27/02/2014, 11:07 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sertifikasi halal bukan sekadar masalah stempel bertuliskan halal. Selain urusan syariah bagi orang Islam, ada urusan uang besar di belakang sertifikasi ini. Godaan uang untuk meloloskan sertifikasi halal pun gampang ditebak.

Masalah transparansi dan kepercayaan dari semua pihak yang terkait menjadi tantangan besar. Bukan hanya di Indonesia, masalah kewenangan menjadi persoalan seperti dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal.

"Soal kewenangan ini memang selalu jadi persoalan, tak hanya di Indonesia dan tak cuma terkait sertifikasi halal," ujar Chairman Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Dradjad Hari Wibowo, mengawali pembicaraan melalui telepon, Kamis (27/2/2014).

Dradjad mengatakan, hampir semua pemerintah cenderung ingin memegang penuh kewenangan sertifikasi produk. Terlebih lagi, kehalalan produk akan mencakup masalah uang besar karena terkait makanan, minuman, obat, hingga bahan turunannya.

Konsumen dan non-pemerintah jadi acuan

Sebelum masalah kewenangan, Dradjad mengatakan, sertifikasi kandungan atau kualitas produk tak hanya soal kehalalan produk, di praktik global selalu menggunakan acuan sertifikasi di negara konsumen. "Jadi, produk bersertifikasi halal MUI, misalnya, belum tentu diakui di Malaysia," kata dia.

Lalu, pelaku industri internasional punya kecenderungan untuk tidak menjadikan sertifikasi dari pemerintah sebagai acuan. "Pemerintah dinilai tidak independen," ujar Dradjad. Inilah yang mendorong kemunculan standardisasi International Organization for Standardization (ISO).

"ISO itu bukan dari lembaga pemerintah, tapi lintas stakeholders. Tidak di setiap negara ada keterlibatan pemerintah dalam lembaga sertifikasinya," imbuh Dradjad. Merujuk pada praktik semacam ISO, industri jauh lebih percaya bila sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga non-pemerintah dan berasal dari "kubu" konsumen.

Karena itu, Dradjad berpendapat polemik soal RUU Jaminan Produk Halal yang mandek karena pemerintah bersikukuh memegang penuh kewenangan sertifikasi sebaiknya berkaca pada best practices internasional ini. Polemik soal kewenangan yang melibatkan unsur syariah, kata Dradjad, sebelumnya pernah terjadi ketika wacana perbankan syariah mencuat.

Saat itu Bank Indonesia yang masih menjadi otoritas pengawas perbankan ingin segala kewenangan terkait perbankan syariah ada di bawah bank sentral ini. Sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia bersikukuh pula urusan syariah sekalipun itu terkait bank harus menjadi kewenangannya.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah Nyaris Rp 15.000 per Dollar AS, Sri Mulyani Pastikan Ekonomi RI Tetap Terjaga

Rupiah Nyaris Rp 15.000 per Dollar AS, Sri Mulyani Pastikan Ekonomi RI Tetap Terjaga

Whats New
Pemerintah Cabut Predikat Wilayah Bebas Korupsi di 4 Instansi, Apa Saja

Pemerintah Cabut Predikat Wilayah Bebas Korupsi di 4 Instansi, Apa Saja

Whats New
Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Rilis
Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Whats New
Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini  Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Whats New
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Spend Smart
Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Whats New
PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

Whats New
Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Whats New
Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Whats New
Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Work Smart
Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Whats New
Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Whats New
Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.