Sertifikasi Halal, dari Kewenangan, Uang, hingga Akhirat...

Kompas.com - 27/02/2014, 11:07 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sertifikasi halal bukan sekadar masalah stempel bertuliskan halal. Selain urusan syariah bagi orang Islam, ada urusan uang besar di belakang sertifikasi ini. Godaan uang untuk meloloskan sertifikasi halal pun gampang ditebak.

Masalah transparansi dan kepercayaan dari semua pihak yang terkait menjadi tantangan besar. Bukan hanya di Indonesia, masalah kewenangan menjadi persoalan seperti dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal.

"Soal kewenangan ini memang selalu jadi persoalan, tak hanya di Indonesia dan tak cuma terkait sertifikasi halal," ujar Chairman Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Dradjad Hari Wibowo, mengawali pembicaraan melalui telepon, Kamis (27/2/2014).

Dradjad mengatakan, hampir semua pemerintah cenderung ingin memegang penuh kewenangan sertifikasi produk. Terlebih lagi, kehalalan produk akan mencakup masalah uang besar karena terkait makanan, minuman, obat, hingga bahan turunannya.

Konsumen dan non-pemerintah jadi acuan

Sebelum masalah kewenangan, Dradjad mengatakan, sertifikasi kandungan atau kualitas produk tak hanya soal kehalalan produk, di praktik global selalu menggunakan acuan sertifikasi di negara konsumen. "Jadi, produk bersertifikasi halal MUI, misalnya, belum tentu diakui di Malaysia," kata dia.

Lalu, pelaku industri internasional punya kecenderungan untuk tidak menjadikan sertifikasi dari pemerintah sebagai acuan. "Pemerintah dinilai tidak independen," ujar Dradjad. Inilah yang mendorong kemunculan standardisasi International Organization for Standardization (ISO).

"ISO itu bukan dari lembaga pemerintah, tapi lintas stakeholders. Tidak di setiap negara ada keterlibatan pemerintah dalam lembaga sertifikasinya," imbuh Dradjad. Merujuk pada praktik semacam ISO, industri jauh lebih percaya bila sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga non-pemerintah dan berasal dari "kubu" konsumen.

Karena itu, Dradjad berpendapat polemik soal RUU Jaminan Produk Halal yang mandek karena pemerintah bersikukuh memegang penuh kewenangan sertifikasi sebaiknya berkaca pada best practices internasional ini. Polemik soal kewenangan yang melibatkan unsur syariah, kata Dradjad, sebelumnya pernah terjadi ketika wacana perbankan syariah mencuat.

Saat itu Bank Indonesia yang masih menjadi otoritas pengawas perbankan ingin segala kewenangan terkait perbankan syariah ada di bawah bank sentral ini. Sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia bersikukuh pula urusan syariah sekalipun itu terkait bank harus menjadi kewenangannya.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Perlu Mewaspadai Peningkatan Inflasi

Pemerintah Diminta Perlu Mewaspadai Peningkatan Inflasi

Whats New
Pekan Depan, Kemendag Kirim 1.000-3.000 Ton Minyakita ke Papua dan Maluku

Pekan Depan, Kemendag Kirim 1.000-3.000 Ton Minyakita ke Papua dan Maluku

Whats New
Pantau Bapok di Pasar Raya Padang, Mendag Zulhas: Stok Melimpah, Harga Cenderung Turun

Pantau Bapok di Pasar Raya Padang, Mendag Zulhas: Stok Melimpah, Harga Cenderung Turun

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Dibuka, Simak Cara Daftar dan Syaratnya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Dibuka, Simak Cara Daftar dan Syaratnya

Work Smart
Luhut Sebut Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Luhut Sebut Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Whats New
Ekspansi EBT, Grup Astra Melalui UNTR Tambah Kepemilikian Saham ARKO

Ekspansi EBT, Grup Astra Melalui UNTR Tambah Kepemilikian Saham ARKO

Whats New
Lion Air Group: Penerbangan Wings Air dengan Pesawat ATR Merugi, tapi Tetap Beroperasi

Lion Air Group: Penerbangan Wings Air dengan Pesawat ATR Merugi, tapi Tetap Beroperasi

Whats New
Pembangkit Ekonomi (Masih) Bertenaga Batubara

Pembangkit Ekonomi (Masih) Bertenaga Batubara

Whats New
Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Whats New
Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Whats New
Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Spend Smart
Kata Erick Thohir, Ini Peran BUMN untuk Ekonomi Indonesia

Kata Erick Thohir, Ini Peran BUMN untuk Ekonomi Indonesia

Whats New
Sektor Transportasi Tumbuh 21,27 Persen Triwulan II-2022, Menhub: Pemulihan Sudah Terjadi

Sektor Transportasi Tumbuh 21,27 Persen Triwulan II-2022, Menhub: Pemulihan Sudah Terjadi

Whats New
Hati-hati, Menggoyangkan Kendaraan Saat Isi BBM Bisa Picu Kebakaran

Hati-hati, Menggoyangkan Kendaraan Saat Isi BBM Bisa Picu Kebakaran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.