DPR: Kalau Lapindo Punya Uang buat "Ngebor", Lebih Baik untuk Bayar Utang ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin pengeboran kepada PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Senin (25/1/2016). Pernyataan keras terkait kegiatan pengeboran Lapindo antara lain disampaikan oleh Joko Purwanto (anggota Fraksi PPP), Harry Purnomo (Fraksi Gerindra), Syaikhul Islam (Fraksi PKB), Kurtubi (Fraksi Nasdem), dan Mulyadi (Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat).

Joko Purwanto meminta pemerintah untuk menghentikan proses pengeboran Lapindo di Sidoarjo. Sebab, patahan yang ada di lokasi tersebut saat ini tidak bisa diprediksi. Bahkan, banyak sumur masyarakat yang juga menjadi tempat semburan lumpur.

"Kalau (Lapindo) punya uang buat ngebor, mending uangnya untuk bayar utang saja ke masyarakat," kata Joko.

Syaikhul yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur menekankan, masyarakat di Sidoarjo tidak mau lagi kejadian pada tahun 2006 terulang.

"Sekarang dia (Lapindo) mau ngebor lagi? Kita realistis saja. Dulu dia bertanggung jawab, enggak? Saya ingin kita menghentikan ini, atas nama kemanusiaan," imbuh Syaikhul.