DPR: Kalau Lapindo Punya Uang buat "Ngebor", Lebih Baik untuk Bayar Utang ke Masyarakat

Harry menilai, jika memang ingin melindungi masyarakat dari kejadian yang berpotensi bahaya, pemerintah sebaiknya membatalkan kontrak dengan Lapindo.

"Kita harus berani bersikap. Memang berisiko. Jangan nanti Menteri ESDM hanya dipusingkan urusan Lapindo," kata Harry.

Menurut Kurtubi, risiko jika pengeboran dilakukan kembali di area itu sangatlah besar. Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak membuang-buang energi untuk membahas persoalan Lapindo ini.

"Kebetulan dulu saya dari Komisi V yang menangani Lapindo. Banyak sekali yang belum diselesaikan. Menurut hemat kami, sangat tidak logis jika pengeboran dilakukan lagi di sana," tambah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi.

Menanggapi masukan dari parlemen, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar focus group discussion untuk mendapatkan masukan dari para ahli.

"Dalam waktu dekat, pembahasan teknis akan dilakukan pada level Dirjen Migas, menghadirkan SKK Migas, Komite Eksplorasi Nasional, asosiasi ahli, serta otoritas pemda," kata Sudirman.