Paradigma Pendidikan dan Kompetensi SDM

Sebagian dari anggaran pendidikan itu, kata Darmin, akan diperuntukkan program percepatan peningkatan kompetensi SDM, baik melalui pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi.

“Itu nanti kita mesti bicarakan. ‘Eh, ternyata tidak ada ini (anggaran untuk pelatihan)’. Ini bukan anggaran inisiatif baru. Mau enggak mau, realokasi dari yang 20 persen (anggaran pendidikan),” kata Darmin.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menambahkan, strategi percepatan peningkatan kompetensi akan didorong melalui pelathian vokasi. Skemanya ada beberapa macam, mulai dari menggunakan BLK-BLK milik pemerintah pusat dan daerah, maupun skema kerjasama swasta melalui in-house training.

Adapun kompetensi yang akan dikembangkan saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat rapat koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Yang jelas, kata dia, ada beberapa pertimbangan seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana saat ini ada delapan profesi dari 12 sektor yang dibuka, serta fokus dari program-program nasional, seperti infrastruktur dan pariwisata.

“Itu diantara pertimbangan yang kite perlukan dalam rangka menentukan prioritas sektor, profesi, dan pengembangan kompetensi,” ujar Hanif di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Jakarta, Minggu.

Sementara itu terkait anggaran yang dibutuhkan, Hanif menuturkan hal tersebut tergantung pada benchmark yang digunakan. Rata-rata negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) mengalokasikan anggaran untuk pelatihan hingga 0,6 persen dari Produk Domestik Bruto.

“Nah kita ini masih di bawah 0,1 persen dari PDB. Kalau itu bisa dinaikkan menjadi 2 persen atau 2,5 persen dari PDB, ya itu ketemunya bisa Rp 25 triliun sampai Rp 30 triliun setahun. Itu kalau skemanya agak progresif,” terang Hanif.

Tetapi, jika pemerintah memilih skema moderat, perhitungan Hanif kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelatihan sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun per tahun.

Di luar APBN, masih ada skema kerjasama dengan swasta, di mana pemerintah akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan in-house training ataupun co-manage BLK milik pemerintah.