Menkeu: Repatriasi Dana Akan Menjaga Stabilitas Ekonomi

Pencanangan ini dilaksanakan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Hadir dalam pecanangan tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan para penegak hukum.

Sesuai Konstitusi

Sementara itu, Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yakni pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945.

Menurut Yustinus, setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR pasti telah memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945.

Ia mengatakan, tax amnesty tidak diskriminatif dan cukup adil.

Sebab, tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan seluruh warga negara Indonesia, mulai dari pengusaha kakap hingga UMKM.

Pengusaha UMKM hanya dibebankan tarif tebusan 0,5 persen.

Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia Danny Darussalam mengatakan acuan yang dipakai sebagai landasan tax amnesty adalah UUD 1945 pasal 23A.

“Kita bisa merujuk pada pasal 23A UUD 45, yang membahas soal tax amnesty,” katanya. 

Ia menambahkan tax amnesty adalah titik awal reformasi pajak dan babak baru era pajak kontemporer.

"Tax Amnesty adalah bentuk kemandirian bangsa dalam membangun perekenomian. Masuknya dana tax amnesty akan menciptakan banyak lapangan kerja dan peluang pembangunan infrastruktur,” katanya.