Menurut Boediono, Ini Lima Pelajaran Menghadapi Krisis Ekonomi

NUSA DUA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI, Boediono, menyatakan, Indonesia memiliki pengalaman dalam menghadapi krisis ekonomi.

Menurut dia, pengalamannya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, ataupun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberi pelajaran berharga.

Boediono mengungkapkan, ada lima pelajaran yang dia ambil dari krisis-krisis yang pernah menerpa Indonesia.

Pertama, setiap krisis dari dua krisis yang dia hadapi selalu datang dengan mengejutkan. Elemen kejutan tersebut juga akan terjadi pada krisis-krisis selanjutnya. 

"Pemahaman saya, sampai saat ini ilmu pengetahuan tentang krisis tidak lebih banyak berkembang dibandingkan ilmu pengetahuan tentang prediksi bencana gempa bumi," kata Boediono pada acara BI-Federal Reserve Bank of New York Joint International Seminar di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, Senin (1/8/2016).

Oleh sebab itu, strategi optimal yang bisa dilakukan para bankir bank sentral adalah selalu memeriksa kesehatan ekonomi tiap negara, seperti menjaga kesehatan tubuh sendiri.

Dalam krisis pertama, kesiapan Indonesia hampir nol dalam menghadapi krisis.

Konsekuensinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terpukul dan membutuhkan waktu paling lama untuk pulih.

Sementara itu, pada krisis kedua, Indonesia telah memiliki persiapan lebih baik dalam menghadapi krisis sehingga dampaknya minimal.

Pelajaran kedua dari pengalamannya adalah respons awal dalam penanganan krisis merupakan yang paling penting dan krusial.

Boediono menyebut, dalam krisis pertama yang dihadapinya, Indonesia tidak memiliki informasi yang cukup dan akurat sehingga respons awal dalam penanganan krisis pun salah langkah.

Sementara itu, di krisis kedua, respons awal telah cukup dan sesuai sehingga dampaknya pun minimal.

"Indonesia adalah salah satu negara yang paling kecil terdampak krisis dan salah satu yang tercepat pulih," ujar Boediono.

Pelajaran ketiga adalah, di tengah krisis, para pengambil kebijakan tidak boleh berasumsi bahwa koordinasi antar-institusi akan semulus ketika kondisi normal.

Faktanya, ketika terjadi tendensi ekonomi tidak sehat, lembaga justru ada yang tetap di zona nyaman mereka.