Kemenhub Jamin Kemudahan Nelayan untuk Verifikasi Ulang Kapal Ikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menjamin kemudahan nelayan untuk melakukan verifikasi atau pengukuran ulang kapal ikan. 

Hal tersebut, didukung dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM 003/73/8/DJPL-16 tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang terhadap Kapal Penangkap Ikan yang dikeluarkan pada 7 Oktober 2016. 

Dalam SE tersebut menyebutkan, bahwa pelaksanaan verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan tidak dipungut biaya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono mengatakan, verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan dilakukan bukan dalam rangka penegakan hukum saja. 

"Tetapi sebagai upaya memberi kemudahan kepada pemilik kapal dalam pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang," ujar dia melalui keterangan tertulis, Selasa (11/10/2016). 

Tonny mengatakan, untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen kapal yang diterbitkan kembali akan dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. 

"Kami pun juga memberikan kemudahan bagi pemilik kapal untuk proses pengukuran kapal,  pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang yang semuanya dapat diselesaikan di lokasi pengukuran kapal agar kapal tetap bisa beroperasi," lanjut Tonny.

Tonny menuturkan, verifikasi tersebut dilakukan dalam rangka pelayanan jasa transportasi laut yang bersih, cepat dan transparan. Sehingga, akan memberikan dampak yang positif bagi para pengusaha perikanan di Indonesia.

"Untuk itu penataan perizinan kapal ikan yang tepat, cepat dan efektif sudah seharusnya dilakukan demi terciptanya keselamatan pelayaran di perairan Indonesia khususnya untuk Kapal Penangkap Ikan," tandas Tonny.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2016 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah melakukan verifikasi atau pengukuran kapal penangkap ikan. 

Jumlahnya sebanyak 2.223 kapal dari total 15.800 unit kapal penangkap ikan yang tersebar pada 169 UPT pelabuhan yang memiliki kode pengukuran kapal.