Muhammad Fajar Marta

Wartawan, Editor, Kolumnis 

Saat Petugas Pajak Berburu di Kebun Binatang

Kompas.com - 23/05/2017, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAprillia Ika

Pemerintah terus menjaga momentum dalam membenahi sektor perpajakan nasional. Usai menggelar program pengampunan pajak (tax amnesty) selama 9 bulan, kini pemerintah memulai upaya yang lebih intensif dan proaktif dalam mencari dan mengejar para wajib pajak nakal yang suka menyembunyikan aset dan mengemplang pajak.

Upaya itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan Perppu tersebut, Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia bisa mengakses langsung rekening wajib pajak di bank, asuransi, sekuritas, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sebelum ada Perppu tersebut, Ditjen Pajak melalui Menteri Keuangan harus terlebih dahulu meminta izin Otoritas Jasa Keuangan atau pengadilan untuk mengakses rekening wajib pajak di lembaga keuangan.

Itu pun harus disertai alasan yang kuat misalnya wajib pajak bersangkutan tengah dalam penyidikan kasus pajak atau kasus pidana lainnya.

Kini, tanpa perlu alasan apapun, Ditjen Pajak bisa mengintip seluruh rekening wajib pajak di lembaga keuangan. Bahkan, tanpa perlu meminta, Ditjen Pajak bisa mendapatkan informasi rekening wajib pajak dari bank dan lembaga keuangan lainnya.

Sebab lembaga keuangan kini wajib melaporkan rekening milik wajib pajak warga negara asing (WNA) dengan saldo minimal 250.000 dollar AS atau Rp 3,25 miliar untuk kepentingan internasional dan wajib pajak domestik dengan saldo minimal Rp 500 juta.

Dengan “senjata” ini, Ditjen Pajak bisa lebih mudah mencari dan mengejar para pengemplang pajak.

Dengan mengantongi berbagai informasi keuangan wajib pajak yang ada di lembaga keuangan, Ditjen Pajak bisa gampang menemukan siapa saja wajib pajak yang tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau siapa saja wajib pajak yang memanipulasi laporan kekayaan dan pembayaran pajaknya.

Sebelum ini, Ditjen Pajak sulit untuk memverifikasi SPT yang dilaporkan wajib pajak, apakah dimanipulasi atau tidak.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.