Kompas.com - 18/03/2019, 18:04 WIB
Buruh memanen kelapa sawit di Desa Sukasirna, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (13/7/2018). ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIBuruh memanen kelapa sawit di Desa Sukasirna, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (13/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyampaikan keberatan atas draf Delegeted Act dari Komisi Eropa yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Dalam waktu dua bulan paling lama, parlemen Uni Eropa akan mengambil keputusan terkait Delegeted Act tersebut apakah akan diadopsi atau tidak.

Namun Menteri Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah tak segan melaporkan persoalan ini World Trade Organization (WTO) bila Uni Eropa benar-benar mengadopsi Delegeted Act tersebut.

"Karena ini tindakan diskriminatif dan mereka pihak yang selalu bicara multilateralisme. Kalau itu dilakukan, kami akan membawa ke WTO," ujarnya, dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Menurut Darmin, hal itu perlu dilakukan untuk membuktikan apakah Delegeted Act merupakan kebijakan yang adil atau justru bentuk dari proteksionisme yang dilakukan Uni Eropa kepada minyak kelapa sawit.

Pemerintah menilai Delegeted Act sebagai bentuk diskriminatif karena hanya menyasar minyak kelapa sawit. Sementara tindakan serupa tidak diperlakukan untuk minyak nabati lainnya.

Padahal, kata Darmin, minyak kelapa sawit memiliki sejumlah fakta yang harusnya jadi pertimbangan Uni Eropa. Misalnya produktivitas lahan yang ditanami kelapa sawit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, dalam satu luas lahan yang sama, kelapa sawit bisa menghasilkan 8-10 kali lipat minyak nabati dibandingkan komoditas penghasil minyak nabati lainnya, contohnya bunga matahari.

Selain itu sejumlah negara produsen kelapa sawit juga melakukan replanting kelapa sawit dengan bibit yang berkualitas, memastikan perkebunan kelapa sawit memenuhi standar sustainable. Bahkan melalukan moratorium lahan.

Darmin mengatakan, ASEAN sudah memberikan dukungan kepada Indonesia, Malaysia dan negara produsen kelapa sawit untuk menentang perlakukan tidak adil dari Uni Eropa.

"Pemerintah menolak apa yang mau dilegalkan melalui delegated act karena menurut kita itu tindakan yang diskriminatif. kalau mau kita uji ya kita uji," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.