Lawan Diskriminasi Sawit...

Menanggapi ancaman itu, Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend angkat bicara. Ia menilai hal itu bisa jadi jalan terbaik yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persolan tersebut.

"Saya kira kalau ada ketidaksepakatan dalam perdagangan, ini harus di-challenge di WTO dan ini adalah jalan terbaik," ujarnya di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

"Kami percaya sengketa bisa diselesaikan dengan cara yang tepat di WTO dan ini proper way untuk menyelesaikan sengketa," sambung dia.

Guerend membantah Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap CPO melalui Delegated Act. Uni Eropa, kata dia, pasar besar yang terbuka termasuk untuk CPO.

Hanya saja, sebut dia, memang ada perhatian lebih terkait dengan penggunaan lahan yang besar perkebunan dan deforestasi atau penghilangan hutan akibat perkebunan kelapa sawit.

Baca juga: Darmin ke Uni Eropa: Setelah You Makmur, Apa RI Enggak Boleh Kaya?

Boikot

Pemerintah menyatakan siap melawan tindakan Uni Eropa bila melegalkan Delegated Act. Salah satu opsi yang terbuka dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memboikot produk dari negara-negara Eropa. 

"Ya bisa saja (boikot), makanya selain langsung ke WTO, bisa juga," ujar Darmin di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

"Kalau dia sepihak, kita juga bisa melakukan sepihak. Emang kenapa?" sambung dia. 

Ancaman itu dinilai Vincent Guerend bukanlah jalan yang tepat dan bisa menyelesaikan persoalan CPO.

"Kalau Indonesia banned produk Uni Eropa akan menjadi lose-lose dan kita maunya ada win-win," ujarnya

Guerend mengatakan, Indonesia-Uni Eropa sebenarnya saling membutuhkan. Perkembangan investasi kedua pihak saling menguntungkan Indonesia maupun Uni Eropa.

Untuk menyelesaikan persoalan CPO, menurut dia, butuh standar yang kuat, kredibilitas, dan transparansi yang bisa diterima oleh kedua pihak.

Baca juga: Harga Sawit Anjlok, Jokowi Sarankan Petani Tanam Durian

Galang dukungan

Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit mentah atau CPO oleh Uni Eropa membuat pemerintah menggalang sejumlah dukungan lembaga negara, salah satunya yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).