Jika Terpilih, Prabowo Buka Opsi Batalkan Sejumlah Proyek Infrastruktur Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga menyatakan akan menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif bila memang Pilpres 2019.

Hal ini tertuang dalam dokumen visi misi Prabowo-Sandiaga yang dijabarkan ke dalam Program Aksi Penguatan Fondasi Perekonomian.

Sebagai tindak lanjut, menurut anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Drajad Wibowo, Prabowo-Sandiaga akan melakukan penyisiran ulang terhadap beberapa proyek infrastruktur.

Penyisiran khususnya akan dilakukan terhadap proyek yang dinilai terlalu ambisius, yang tidak prudent dalam perencanaan maupun pembiayaannya.

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Ini Kebijakan Utang Prabowo

"Kenapa perlu penyisiran ulang? Karena proyek-proyek itu menaikkan utang pemerintah secara berlebihan. Setelah disisir, mereka bisa kemudian ditunda atau malah dibatalkan," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Selain itu penyisiran dilakukan terhadap proyek infrastuktur yang dinilai tidak logis dari sisi hitungan manfaat dan biaya secara ekonomi. Hitungan finansial menjadi dasar yang penting.

Proyek yang gagal menenuhi kriteria tata kelola dan transparansi serta berbagai kelemahan lain yang menjadi kritik banyak pihak dari dalam maupun luar negeri juga akan disisir ulang.

"Tata kelola yang baik dan transparansi harus benar-benar ditegakkan," kata Drajad.

Penyisiran dinilai perlu dilakukan agar sejumlah proyek pembangunan tidak seperti sejumlah proyek yang dinilai menyimpan persoalan.

Drajad menyebutkan sejumlah proyek tersebut di antaranya kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Palembang, dan Bandara Kertajati Jawa Barat.

Baca juga: Begini Cara Prabowo-Sandi Tekan Angka Pengangguran