Gapki Siap "Fight" jika Uni Eropa Diskriminasi Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan siap bertarung dan melawan Uni Eropa jika kebijakan pengurangan produk sawit resmi diberlakukan.

Kebijakan diskriminasi itu melalui penerbitan delegated act yang merupakan turunan dari renewable energy directive II (RED II).

"Kita harus fight dengan segala cara. Apa saja," kata Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono menangapi rencana itu ditemui di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Joko mengatakan, asosiasi memberikan perhatian penuh atas wacana Uni Eropa itu yang mengundang kritikan dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Uni Eropa dinilai melakukan diskriminasi terhadap komoditas sawit.

"Jadi, Eropa tetap (kita) beri perhatian karena bukan hanya volumenya endak terlalu besar, (tapi) impact-nya. Karena Eropa selalu menjadi benchmark, rujukan di dalam kebijakan berbagai negara," tuturnya.

Dia menjelaskan, alasan lain pihaknya memperjuangkan ini adalah karena tidak setuju dengan anggap Eropa terkait sawit tak ramah lingkungan. Jika kebijakan itu resmi diterapkan akan berdampak buruk pada citra industri sawit.

"Kerena kalau Eropa meloloskan ini, negara lain akan melihat dan akan menguatkan bahwa seolah-olah sawit itu tidak bagus (buat lingkungan)," paparnya.

Selain itu, sambung Joko, dampak kebijakan itu akan lebih kompleks. Sebab, nilai investasi Eropa di Indonesia terbilang besar dan begitu pula sebalilnya. Sisi lain, perusahaan kedua negara tentu mempertimbangkan perlakuan sama dalam menjalankan bisnisnya.

"Jadi ada hal-hal yang memang agak complicated," ungkapnya.

"Bagaimana dengan investasi perusahaan Indonesia di Eropa? kalau itu tidak mendapatkan perlakuan sama, kita bisa pergi ke pengadilan misalnya. Itu contoh-contoh saja," lanjut Joko.

Meskipun demikian, rencana perlawanan itu harus dilakukan dan melibat semua unsur terkait, utamanya pemerintah. Karena, pernyataan sikap asosisasi akan hal ini lebih baik lewat pemerintah yang telah jalin komunikasi dengan Uni Eropa.