Neraca Perdagangan RI Diprediksi Membaik Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Maret dan Februari 2019 tercatat surplus masing-masing 540 juta dollar AS dan 330 juta dollar AS. Neraca perdagangan sepanjang tahun 2019 ini diprediksi akan membaik.

"Kami berpendapat bahwa neraca perdagangan dapat membaik pada 2019 daripada 2019 karena tiga alasan," kata Masyita Crystallin, ekonom DBS Indonesia dan Filipina dalam laporannya yang diterima Kompas.com, Senin (22/4/2019).

Masyita menjelaskan, alasan pertama adalah dampak depresiasi rupiah akan berimbas ke harga komoditas. Akibatnya, akan terjadi penurunan lebih lanjut dalam permintaan impor.

Baca juga: Maret 2019, Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus

Kemudian, Masyita menyatakan harga minyak Brent diperkirakan bakal berkisar antara 65 hingga 70 dollar AS pada tahun ini dibandingkan 72 dollar AS pada tahun 2018. Ini akan menurunkan nilai impor minyak.

Alasan terakhir adalah kemungkinan stabilisasi ekonomi China dapat mendukung permintaan perdagangan di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Masyita mengungkapkan, impor melambat lebih dalam ketimbang ekspor. Kondisi ini meningkatkan kinerja neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan.

"Kombinasi dari harga minyak yang lebih rendah dan rupiah yang melemah dibandingkan dengan pada tahun 2017 juga turut menyumbang penurunan impor," jelasnya.

Baca juga: Pengusaha Berharap Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

Di samping itu, karena kandungan muatan impor dalam produk ekspor masih cukup berarti, maka perlambatan ekspor juga berkontribusi terhadap penurunan ekspor.

Menurut dia, selain faktor eksternal dan domestik, faktor penentu penting lain yang meningkatkan kinerja neraca perdagangan berasal dari kebijakan. Pengetatan kebijakan moneter dan sejumlah langkah menekan impor menyumbang peningkatan neraca perdagangan.

"Langkah itu termasuk kebaikan pajak impor untuk hampir 1.000 barang konsumsi, persyaratan untuk menggunakan bahan bakar campuran biodiesel (B20) dan rencana menunda impor barang modal untuk beberapa proyek infrastruktur," terang Masyita.