Haruskah Harga Tiket Pesawat Diturunkan?

Kompas.com - 04/05/2019, 16:53 WIB
Ilustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur KOMPAS.com/ Bambang P. JatmikoIlustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur

Upaya manajemen Garuda untuk mendapatkan tambahan dari ancillary revenue sebenarnya patut diapresiasi dan ditularkan pada maskapai lain. Dengan pendapatan yang meningkat, diharapkan bisa menutup biaya operaional dan pada akhirnya bisa menurunkan harga tiket.

Pemerintah seharusnya juga mendorong maskapai lain untuk menambah penghasilan dari ancillary revenue. Banyak bidang yang bisa digarap, baik berupa kerjasama pemasangan teknologi internet di pesawat seperti yang dilakukan Garuda dan Mahata, bisa juga dari bidang periklanan dan lainnya.

Hal ini serahkan saja kepada maskapai untuk mengembangkan kreatifitas. Tugas Pemerintah adalah mengawasi agar ancillary revenue tersebut tidak melanggar azas keselamatan, keamanan dan pelayanan.

Keselamatan dan keamanan merupakan mandatory yang harus dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan terkait layanan atau bisnis, maskapai bisa melakukan kreasi tetapi harus tetap di dalam koridor aturan-aturan keselamatan dan keamanan.

Bidang bisnis ini sebenarnya juga mempunyai pengaruh terhadap keselamatan dan keamanan. Karena dengan bisnis yang baik, maskapai akan sehat dan memperoleh keuntungan yang pada akhirnya juga bisa menjaga keselamatannya.

Misalnya dalam hal perawatan pesawat, training SDM, pembaruan armada dan sebagainya.
Untuk itu, Pemerintah sebagai regulator juga seharusnya bisa masuk di wilayah ini dalam batas-batas tertentu. Untuk itu Pemerintah harus kreatif dalam mengatur dan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan zaman.

Jadi kekhawatiran Menhub Budi Karya Sumadi untuk memasuki wilayah bisnis maskapai penerbangan sebenarnya tidak masuk akal.

Evaluasi TBB dan TBA

Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk menyeimbangkan kepentingan maskapai bisa terus beroperasi dengan permintaan masyarakat agar harga tiket terjangkau dan tidak mengganggu pola transportasi mereka.

Menhub bisa menghentikan praktek legal adanya price leader yang saat ini dilakukan Garuda dengan cara menghapus jenis dan berbagai syarat layanan maskapai, termasuk besaran tarifnya.

Biarkan maskapai berkreasi sendiri, apakah akan menggunakan pola layanan penuh (full service) menengah (medium) dan tanpa layanan (no frills/ LCC), atau justru menggunakan pola campuran. Dengan demikian tercipta persaingan yang adil antar maskapai. Dan maskapai akan terpacu beroperasi dengan prinsip efektif dan efisien.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X