Haruskah Harga Tiket Pesawat Diturunkan?

Kompas.com - 04/05/2019, 16:53 WIB
Ilustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur KOMPAS.com/ Bambang P. JatmikoIlustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur

Agar tidak terjadi perang tarif antar maskapai dan melindungi konsumen dari tarif yang terlalu tinggi, Kemenhub bisa menerapkan tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA) secara selektif dan adaptif terhadap perkembangan atau bisa cepat direvisi jika ada perubahan di masyarakat.

Untuk penerbangan antara kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, Solo, Denpasar dan Malang, tarif batas bawah dan atas bisa dinaikkan. Atau bahkan tarif batas atas bisa dihapus.

Hal ini karena perekonomian masyarakat di kota-kota tersebut sudah sangat tinggi. Dan antar kota-kota itu juga sudah tersambung dengan jalan raya dan tol serta kereta api yang bagus. Dengan demikian masyarakat bisa memilih secara rasional pola transportasi mereka.

Jika mempunyai dana lebih dan membutuhkan waktu cepat, bisa naik pesawat. Jika tidak, bisa menggunakan bus, mobil atau kereta yang lebih murah namun waktunya agak sedikit lama.

Dengan demikian maskapai juga tidak akan bisa sewenang-wenang menentukan tarif yang tinggi karena bisa saja penumpang beralih ke moda transportasi lain.

Namun maskapai juga tidak perlu cemas karena rute-rute di dalam Jawa termasuk rute terpadat. Provider penyedia analisa digital penerbangan internasional dari London, OAG, mencatat bahwa rute Jakarta-Surabaya PP sebagai rute domestik terpadat no 8 di dunia dengan 103 penerbangan per hari.

Sedangkan rute Jakarta – Denpasar PP nomor 14 dengan 87 penerbangan per hari.
Sedangkan untuk rute luar Jawa, Kemenhub bisa menurunkan tarif batas bawah dan batas atas sehingga terjangkau oleh masyarakat yang tingkat perekonomiannya belum seperti di Jawa.

Di luar Jawa juga belum ada transportasi pengganti yang setara sehingga transportasi udara sangat dibutuhkan.

Agar maskapai bersedia menjalani penerbangan di luar Jawa, bisa dilakukan subsidi silang. Maskapai yang membuka penerbangan di luar Jawa akan mendapatkan slot penerbangan tertentu di dalam Jawa. Kemenhub bisa melakukan perhitungan yang adil terkait hal ini.

Menhub bisa menggunakan instrumen yang ada di Permenhub No PM 20 tahun 2019 atau Keputusan Menhub No KM 72 tahun 2019. Jika perlu, kedua aturan itu disesuaikan lagi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X