Keputusan Lokasi untuk Ibu Kota Baru Ditentukan Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan, rencana lokasi yang akan dijadikan ibukota baru ditentukan pada tahun 2019 ini.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dengan diputuskannya lokasi ibukota baru tahun ini, maka proses pembangunan awal yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020 mendatang.

"Kajian akan difinalkan tahun ini, keputusan lokasi bisa dilakukan di tahun ini sehingga 2020 bisa dipersiapkan pembangunan maupun infrasrtuktur dasar," ujar Bambang di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/3/2019).

Setelah lokasi ibukota baru ditentukan, pemerintah bersama dengan DPR akan menggodok produk hukum yang sesuai untuk mematangkan rencana pemindahan ibukota tersebut.

"Nantinya dengan DPR akan membahas penetapan UU sekaligus membahas persetujuan ibukota baru," ujar dia.

Sementara soal anggaran, Bambang menekankan, pemerintah ingin menekan ketergantungan anggaran pemindahan ibukota baru terhadap APBN. Selain itu, juga diperlukan revisi mengenai produk hukum, terutama yang terkait dengan perencanaan tata ruang.

Menurutnya, pemerintah akan memberikan insentif agar BUMN serta pihak swasta turut terlibat dalam rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 ini.

Sebelumnya, Bambang pernah mengungkapkan, untuk membangun ibukota baru, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 466 triliun atau 33 miliar dollar AS.

"Karena biaya ini tidak murah, Presiden ingin penggunaan APBN seminimal mungkin sehingga diperlukan untuk membuat aturan khusus terkait insentif agar BUMN dan swasta bisa terlibat," ujar Bambang.

Adapun hingga saat ini, terdapat dua lokasi di wilayah Kalimantan yang dipertimbangkan menjadi ibukota baru. Yang pertama adalah di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.