JAKARTA, KOMPAS.com - Perang dagang antara China dan AS semakin memanas. Rentetan dari polemik tersebut, China melarang ekspor porduk teknologi ke AS.
Berita tersebut menjadi yang terpopuler di kanal Money sepanjang hari kemarin, Minggu (9/6/2019). Berita lain yang juga terpopuler adalah Lion Air mengalami kesulitan keuangan.
Berikut berita terpopuler dari kanal Money:
China tengah mempersiapkan diri untuk melarang ekspor sejumlah produk teknologi ke Amerika Serikat ( AS). Jika kebijakan ini benar terwujud, maka ini adalah upaya balasan China terhadap AS yang memberlakukan pelarangan terhadap raksasa teknologi Huawei Technologies Co Ltd. Selengkapnya baca di sini
CEO Tesla Elon Musk mengatakan, seseorang perlu bekerja 80 hingga 100 jam sepekan untuk bisa mengubah dunia. Seperti dikutip dari Business Insider, Minggu (9/6/2019), lewat akun Twitter-nya, Musk mengatakan meski banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan mudah, namun tidak ada orang yang bisa mengubah dunia dengan hanya bekerja 40 jam dalam sepekan. Lantas bagaimana tips dari Elon Musk? Baca selengkapnya di sini
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah menghadiri pertemuan negara-negara anggota G20 di Fukuoka, Jepang. Dirinya pun mengungkapkan beberapa strategi menarik pajak perusahaan-perusahaan digital mulai dari Facebook hingga Google, ketika menjadi panelis dalam salah satu rangkaian acara, yaitu G20 Ministerial Symposium on International Taxation. Baca selengkapnya di sini
PT Lion Mentari Airlines melakukan permohonan penundaan pembayaran jasa kebandaraan di kuartal I kepada PT Angkasa Pura I (Persero). Penundaan ini dilakukan untuk masa waktu Januari hingga Maret tahun ini. Berdasarkan surat permohonan yang diterima Kontan.co.id, manajemen Lion Air menyebut penundaan disebabkan tekanan di industri penerbangan sejak tahun lalu. Bagaimana berita selengkapnya? Baca di sini
Pemerintah menyiapkan posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) dalam rekrutmen tahun ini. Kuota PPPK yang akan dialokasikan tahun 2019 ini sebanyak 168.636 posisi. Angka tersebut terbagi menjadi 23.212 posisi PPPK di pemerintah pusat dan 145.424 di tingkat pemerintah daerah. Selengkapnya baca di sini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.