Kemenhub: Jangan Sampai Ada "Predatory Pricing" di Ojek Online

Kompas.com - 13/06/2019, 20:13 WIB
Pengendara Ojek Online di Kawasan jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019) KOMPAS.com / Walda MarisonPengendara Ojek Online di Kawasan jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan meminta kedua aplikator ojek online untuk tidak menerapkan predatory pricing.

Predatory pricing merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah.

Tujuannya, untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.

"Jadi sebetulnya yang disampaikan mengenai diskon, kami tidak mengenal istilah itu. Yang kita kenal adalah jangan sampai ada predatory pricing," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi di Jakarta, Rabu (13/6/2019).

Budi berharap kedua aplikator ojek online yang ada di Indonesia bisa terus bertahan dalam industri ini. Saat ini, aplikator ojek online yang ada di Indonesia, yakni G9-Jek dan Grab.

Atas dasar itu, Budi meminta keduanya untuk bersaing secara sehat.

"Intinya karena sudah banyak pengemudi yang profesinya ojol, jadi keberlangsungannya kita jaga terus, sehingga jangan sampai ada persaingan tidak sehat," kata Budi.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat akan segera diterapkan.

Selain peraturan menteri tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi juga akan segera diterapkan.

Setelah menerbitkan keputusan itu pada Maret 2019 lalu, Kemenhub sempat melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai peraturan tersebut.

“Peraturan Menteri Perhubungan No 12 tentang ojol ini akan segera kita berlakukan. Saya kira paling lambat Minggu depan,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi di Kemenhub, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X