Cegah Penyelundupan, Pemerintah Fasilitasi Pusat Logistik Bahan Pokok Perbatasan

Kompas.com - 03/07/2019, 14:37 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi AMBARANIE NADIA KEMALADirektur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memfasilitasi pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan kebutuhan pokok di perbatasan untuk mengurangi potensi terjadinya penyelundupan dan penyalahgunaan sarana di kawasan tersebut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di Jakarta, Rabu, mengatakan fasilitas PLB yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 80/PMK.04/2019 ini dapat memberikan kemudahan bagi pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Pelintas batas dapat menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) melalui Pos Lintas Batas Negara atau di PLB Bahan Pokok dengan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)," kata Heru.

Baca juga: Jastiper, Ini Risiko Bila Kucing-kucingan dengan Petugas Bea Cukai

Heru mengatakan Bea Cukai juga melakukan modernisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan untuk pelintas batas diantaranya implementasi sistem CEISA Pelintas Batas untuk mendukung otomasi verifikasi data, identifikasi pelintas batas dan masa berlaku KILB, serta pemotongan kuota otomatis dan database elektronik.

Selain itu, tambah dia, terdapat implementasi virtual account KILB pemindai biometrik untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas KILB melalui sinergi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Imigrasi guna memangkas birokrasi dan memudahkan layanan.

Beberapa hal lain yang juga diatur dalam PMK 80 ini adalah penegasan tentang ketentuan tata niaga impor berupa pembatasan untuk barang pelintas batas tidak diberlakukan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

"Prosedur ekspor bagi pelintas batas juga diatur dalam aturan ini, sehingga data statistik perdagangan perbatasan baik impor maupun ekspor dapat dipotret secara utuh," kata Heru.

Baca juga: Ini Syarat yang Diminta Bea Cukai agar E-Commerce Bisa Impor dengan Mudah

Selain memfasilitasi pembangunan "toko serba ada", Bea Cukai juga menyederhanakan prosedur impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan penggunaan dokumen tunggal berupa Vehicle Declaration (VhD), yang diatur dalam PMK nomor 52/PMK.04/2019.

Dokumen tunggal ini berfungsi sebagai permohonan sekaligus izin impor atau ekspor sementara, pemberitahuan pabean, jaminan tertulis, dan dokumen pelindung, sehingga mempermudah layanan dan tidak lagi diperlukan dokumen yang banyak.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X