Menteri Susi, Dari Tenggelamkan Kapal hingga Jadi Model Dadakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Susi Pudjiastuti kini tak asing lagi ditelinga masyarakat. Setelah terkenal sebagai pengusaha, nama Susi kian dikenal publik setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya untuk menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2014 lalu.

Penunjukan Susi sebagai menteri sempat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan meragukan kemampuan ibu tiga anak ini karena hanya tamatan sekolah menengah pertama.

Di sisi lain, banyak juga kalangan yang meyakini wanita yang lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965 ini bisa sukses menjaga laut Indonesia dari para kapal asing pencuri ikan.

“Beliau (Susi Pudjiastuti) memulai usaha dari jualan ikan di TPI (tempat pelelangan ikan)," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu (26/10/2014) lalu.

Menurut Presiden Jokowi, sosok Susi Pudjiastuti juga merupakan wirausaha pekerja keras yang berhasil membangun usahanya dari nol.

Baca: Nge-Tweet Soal Impor Ikan Asin, Tengku Zulkarnain Disemprot Susi Pudjiastuti

Presiden juga mengingatkan bahwa keberhasilan usaha yang dirintis Susi antara lain dalam jasa perhubungan dan maritim. Untuk itu, Jokowi juga meyakini bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan ini akan dapat banyak melakukan perbaikan kebijakan.

Ibu tiga anak itu merintis karirnya sebagai pengepul ikan sejak 1995 lalu. Puncaknya, pada 1996, dalam usia 31 tahun, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan nama PT ASI Pudjiastuti Marine Product.

Tak hanya itu, wanita yang pernah berjualan bed cover ini juga memiliki maskapai yabg dinamai PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air.

Tenggelamkan Kapal

Benar saja, kepercayaan Jokowi dan keraguan publik itu pun langsung dijawab Susi dengan langkah beraninya yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Sejak dia menjabat, total 516 kapal berbendera asing telah dia tenggelamkan.

Menurut Susi, dengan aksi tegasnya itu bisa meningkatkan hasil laut dalam negeri. sebelum dilakukan penindakan, kondisi perekonomian nelayan menurun drastis. Sebab, mereka kalah saing dalam menangkap ikan dengan kapal-kapal asing.

Akibat illegal fishing, stok ikan turun dari dari puluhan juta ton menjadi 7,1 juta ton pada 2014. Selain itu, rumah tangga nelayan berkurang hampir separuh, 115 eksportir menutup usaha karena kekurangan bahan baku.

Sementara, lebih dari 10.000 kapal asing hilir-mudik di perairan Indonesia menangkap ikan dengan leluasa. 

ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG Sejumlah anak buah kapal bantu menyemprotkan air menggunakan mesin pompa ke dalam kapal nelayan Vietnam saat penenggelaman di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 13 dari 51 kapal nelayan asing asal Vietnam yang ditangkap karena mencuri ikan di Perairan Indonesia.

“Kapalnya luar biasa besar yang akhirnya menghabiskan sumber daya laut kita,” kata Susi.

Benar saja, setelah aksi tegas dari pemerintah Indonesia kepada pelaku illegal fishing, produksi perikanan pada kuartal III 2015 sebanyak 5.363.274 ton. Selanjutnya, produksi perikanan kembali mengalami kenaikan 5,24 persen menjadi 5.664.326 ton pada 2016. 

Kenaikan kembali terjadi 8,51 persen di periode yang sama 2017 yaitu sebesar 6.124.522 ton. Di kuartal III 2018, produksi perikanan kembali meningkat 1,93 persen yaitu mencapai 6.242.846 ton.

Indonesia pun kini menjadi negara penghasil tuna erbesart di dunia, dengan total sumbangan 16 persen dari produksi global dengan tangkapan tahunan diperkirakan sekitar 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 71 triliun (Kurs Rp 14.200 per dollar AS).

"Sekitar satu dari enam tuna yang ditangkap di seluruh dunia selama tiga tahun terakhir berasal dari Indonesia, yang merupakan 16 persen dari produksi tuna dunia," kata Direktur Jendral Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dilansir dari SCMP April 2019.

Ada Gesekan

Namun, langkah Susi menenggelamkan kapal pencuri ikan mendapat pertentangan. Adapun pihak yang menentangnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Luhut, sanksi penenggelaman kapal sudah cukup dan pada tahun ini kementerian diminta fokus meningkatkan produksi agar jumlah ekspor bisa meningkat.

Selain itu, Luhut juga ingin agar kapal yang terbukti dipakai pada kasus illegal fishing disita dan dijadikan aset negara.

Baca: Luhut Sebut Satgas 115 yang Dipimpin Menteri Susi Perlu Dievaluasi

Kalla pun setuju dengan Luhut dan meminta kebijakan penenggelaman kapal asing pencurian ikan dihentikan.

"Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain," ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).