KPPU Endus Praktik Bisnis OVO yang Tak Sehat di Banyak Pusat Perbelanjaan

Kompas.com - 17/07/2019, 05:31 WIB
Ilustrasi fintech www.thinkstockphotos.comIlustrasi fintech

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) menyoroti strategi bisnis OVO, terutama terkait penggunaan OVO sebagai alat pembayaran di banyak pusat perbelanjaan.

Mengutip Kontan.co.id, Rabu (17/7/2019), KPPU melihat, ada indikasi praktik bisnis yang kurang sehat yang dilakukan oleh platform pembayaran yang juga terafiliasi dengan Grup Lippo tersebut.

“Penelitian oleh KPPU dilakukan di semua tempat parkir perbelanjaan,” ujar komisioner sekaligus juru bicara KPPU, Guntur S Saragih, Selasa (16/7/2019).

Maka, jika ada alasan pembayaran merupakan bagian dari ekosistem platform digital, hal ini menurut Guntur tak bisa dibenarkan. “Konsumen tetap memiliki ruang untuk memilih penyedia jasa,” katanya.

Sebab pusat perbelanjaan merupakan tempat yang terbuka untuk umum. Bukan tempat yang hanya boleh didatangi pihak terbatas. ”Pusat perbelanjaan itu jatuhnya publik,” kata Guntur.

Baca: Ini Target OVO Setelah Berkolaborasi dengan Jaringan ATM Prima

Bukan hanya itu, sekalipun Lippo dan OVO terafiliasi, memberikan kewenangan mengelola pembayaran di parkiran pusat perbelanjaan milik Lippo juga seharusnya tidak diperbolehkan. Pasalnya, hal ini menutup peluang terhadap pelaku lain yang memiliki layanan dan kemampuan seperti OVO.

Karena faktanya, Guntur menambahkan, saat ini masyarakat memiliki beragam alat transaksi pembayaran berbasis digital termasuk dalam bentuk kartu. OVO hanya salah satu di antaranya.

”Kalau pusat perbelanjaan ingin cashless, dia tidak bisa satu pilihan saja. Kalau misalnya ada 10 saja alat pembayaran yang tersedia sekarang dan sudah digunakan masyarakat, masa harus dimiliki seluruhnya, tidak efisien dong bagi masyarakat. Harus ada pilihan,” katanya.

Atas dasar itu, KPPU saat ini sedang melakukan penelitian mendalam, mulai dari latar belakang sampai praktik yang terjadi melibatkan OVO di pusat perbelanjaan milik Lippo. Setelah ini baru meningkat ke penyelidikan,” ucap Guntur.

Penelitian akan dilakukan mencakup seluruh pihak, baik OVO maupun pengelola pusat perbelanjaan terkait. (Dityasa H Forddanta)

 

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: KPPU mengendus praktik bisnis tidak sehat OVO di banyak pusat perbelanjaan



Sumber KONTAN
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
Dorong Produksi Lokal, Mentan Usulkan Kedelai Masuk Bagian Pangan Strategis

Dorong Produksi Lokal, Mentan Usulkan Kedelai Masuk Bagian Pangan Strategis

Whats New
Jamkrindo Telah Beri Penjaminan Kredit Modal Kerja Rp 9,34 Triliun

Jamkrindo Telah Beri Penjaminan Kredit Modal Kerja Rp 9,34 Triliun

Whats New
Pasar Respons Perpanjangan Masa PPKM, IHSG Tak Mampu Bangkit

Pasar Respons Perpanjangan Masa PPKM, IHSG Tak Mampu Bangkit

Whats New
Bandingkan Lembaga Investasi di Beberapa Negara, Sri Mulyani Sebut LPI Mirip di India

Bandingkan Lembaga Investasi di Beberapa Negara, Sri Mulyani Sebut LPI Mirip di India

Whats New
IHSG Ditutup Melemah, Rupiah Menguat Tipis

IHSG Ditutup Melemah, Rupiah Menguat Tipis

Whats New
Naiknya Joe Biden Dinilai Tak Beri Dampak Signifikan Investasi Langsung AS ke RI

Naiknya Joe Biden Dinilai Tak Beri Dampak Signifikan Investasi Langsung AS ke RI

Whats New
BEI Mulai Implementasikan Klasifikasi Baru untuk Sektor Saham

BEI Mulai Implementasikan Klasifikasi Baru untuk Sektor Saham

Whats New
Pengusaha Ungkap Temuan Beras Impor Vietnam yang Rembes ke Pasar

Pengusaha Ungkap Temuan Beras Impor Vietnam yang Rembes ke Pasar

Whats New
Realisasi Investasi RI di 2020 Mencapai Rp 826,3 Triliun

Realisasi Investasi RI di 2020 Mencapai Rp 826,3 Triliun

Whats New
Jokowi Perintahkan Bahlil Gaet Investasi Rp 900 Triliun di 2021

Jokowi Perintahkan Bahlil Gaet Investasi Rp 900 Triliun di 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X