Kompas.com - 24/07/2019, 15:13 WIB
Ilustrasi kapal ikan KOMPAS.COM/HADI MAULANAIlustrasi kapal ikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan terdapat 2.183 unit kapal perikanan yang masa berlakunya habis per 22 Juli 2019.  Ribuan kapal itu pun belum melakukan perpanjangan izin penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Dari jumlah tersebut, terdapat 410 unit kapal yang izinnya sudah berakhir 1-6 bulan, 496 unit kapal masa berlakunya berakhir 6-12 bulan, sebanyak 383 kapal izin berakhir 12-24 bulan dan sebanyak 894 unit kapal perikanan izinnya telah kadaluarsa lebih dari 2 tahun.

"Saat ini dari total 7.987 kapal yang beroperasi terdapat 2.183 kapal yang sudah expired izinnya," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zulficar Mochtar di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Buru Kapal Illegal Fishing, Susi Ajak Negara Lain Buka-bukaan

Dia menjelaskan, jika 2.183 unit kapal perikanan yang izinnya sudah berakhir itu melaut berpotensi, maka akan menimbulkan kerugian negara sebesar 156.050 GT atau setara dengan Rp 137,846 miliar.

Adapun KKP melaporkan, saat ini jumlah izin kapal yang sudah diterbitkan sebanyak 5.130 dokumen (SIPI/SIKPI). Sebanyak 45 dokumen perizinan masih dalam tahap pencetakan blangko sebanyak, 70 dokumen lainnya dalam proses pelunasan, 15 dokumen dalam proses perbaikan LKU/LKP, serta dalam proses pendok dan verifikasi sebanyak 124 dokumen.

Zulficar pun menegaskan, untuk kapal yang masa izinnya sudah habis harus kembali melakukan cek fisik untuk memperoleh izin baru.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Susi: 10.000 Kapal Pelaku Illegal Fishing Telah Angkat Kaki dari Indonesia

Pelaku usaha tidak perlu menunggu izin habis baru melakukan permohonan perpanjangan. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin sejak tiga bulan sebelum surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan (SIPI/SIKPI) berakhir.

Ketentuannya adalah pada tahun kedua harus tetap melakukan cek fisik sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 dan perubahannya tentang Usaha Perikanan Tangkap.

"Sementara seluruh kapal perikanan yang perizinannya sudah berakhir harus melakukan cek fisik ulang sesuai peraturan yang berlaku. Mengurus perizinan itü mudah asalkan dokumen pendukungnya lengkap dan benar tidak ada manipulasi. Kualitas logbook penangkapan ikan, laporan kegiatan/usaha kegiatan penangkapan ikan (LKU/LKP) harus baik dengan menyajikan data sebenar-benarnya," sebut Zulficar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Berawal dari Kekhawatiran, 2 Startup Ini Kembangkan Produk untuk Berdayakan UMKM Indonesia

Berawal dari Kekhawatiran, 2 Startup Ini Kembangkan Produk untuk Berdayakan UMKM Indonesia

Work Smart
AS, Filipina, dan India Sumbang Surplus Neraca Perdagangan RI pada Mei 2021

AS, Filipina, dan India Sumbang Surplus Neraca Perdagangan RI pada Mei 2021

Whats New
Turun Rp 12.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Turun Rp 12.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Whats New
Bisnis Konvensional Perlu Beradaptasi dengan Digital, Ini Alasannya

Bisnis Konvensional Perlu Beradaptasi dengan Digital, Ini Alasannya

Rilis
Menangkal Ancaman Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia

Menangkal Ancaman Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia

Whats New
Gara-gara Sinyal The Fed, Dana Rp 144 Triliun Kabur dari Negara Berkembang Asia

Gara-gara Sinyal The Fed, Dana Rp 144 Triliun Kabur dari Negara Berkembang Asia

Whats New
Sejarah Coca-Cola, Bermula dari Minuman Obat Racikan Apoteker

Sejarah Coca-Cola, Bermula dari Minuman Obat Racikan Apoteker

Whats New
Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran hingga Kembali Tutupnya Gerai

Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran hingga Kembali Tutupnya Gerai

Whats New
Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Whats New
Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

Whats New
Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Whats New
Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Whats New
[TREN BOLA KOMPASIANA] 'Playmaker In Chief' Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

[TREN BOLA KOMPASIANA] "Playmaker In Chief" Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X