Kadin: Insentif untuk Genjot Pertumbuhan Kendaraan Listrik Belum Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah serius menggarap industri kendaraan listrik di tanah air. Payung hukum telah diterbitkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.

Berbagai pertimbangan kebijakan pun diambil guna mempercepat pertumbuhan kendaraan listrik, seperti tax holiday, dihilangkannya PPnBM, kebal ganjil genap, hingga pembebasan biaya parkir.

Kendati banyak kebijakan yang diambil, Ketua Kamar Dagang Rosan Roeslani mengatakan, insentif tersebut masih belum cukup untuk menggejot pertumbuhan mobil listrik. Perlu ada insentif tambahan lain mengingat biaya mobil listrik 6 kali lebih mahal ketimbang mobil berbahan bakar.

"Tesla bea masuknya masih kena 50 persen, kena lagi PPh 10 persen, PPn 10 persen. Jadi memang ada cost-cost tinggi inilah apakah kita perlu dorong untuk menberikan insentif lagi," kata Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Insentif yang telah diberikan pemerintah seperti bebas PPnBM, kata Rosan, memang sebenarnya sudah tidak membebankan pelaku industri sejak tahun 2013. Sebab, PPnBM hanya untuk luxury tax dengan kendaraan di atas 3.000 cc.

Jadi, kendaraan listrik memang seharusnya tidak dikenakan PPnBM. Bukan diambil sebagai kebijakan pemerintah untuk menggenjot laju pertumbuhan kendaraan listrik.

"Kita baru tahu juga, ternyata PPnBM untuk EV (electric vehicle) sudah enggak kena. Karena PPnBM dikenakan hanya untuk luxury tax di atas 3.000 cc sementara mobil listrik kan emang enggak ada cc. Jadi perlu ada kebijakan lagi untuk mempercepat pertumbuhan," ungkap Rosan.

Adapun insentif tersebut bisa berupa membebaskan bea masuk selama 3 tahun pertama, atau insentif lain yang bisa didiskusikan antara pelaku usaha dan pemerintah.

"Jadi memang perlu ada terobosan baru lagi nih. Kalau menurut pelaku usaha, PPnBM kurang karena dulu juga enggak kena. inilah peran yang kita jalankan untuk terus memberikan masukan, keliatannya kita perlu memberikan insentif lebih banyak lagi meski pemerintah policy-nya sudah bagus," pungkas Rosan.