Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Aksi Massa, BPS Provinsi Papua Absen di Konferensi Pers Hari Ini

Kompas.com - 02/09/2019, 14:04 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan di Papua masih terus berlanjut, bahkan massa sempat menduduki kantor pemerintahan setempat, seperti Kantor KPU dan Kantor Gubernur Papua.

Badan Pusat Statistik (BPS) Papua yang biasanya terhubung dalam sambungan telepon, pagi ini, Senin (2/9/2019) absen dalam konferensi pers perkembangan inflasi, pariwisata nasional, nilai tukar petani, dan IHPB.

"BPS Papua tidak dapat bergabung dalam konferensi pers. Saya mengimbau teman-teman di sana tetap waspada," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantor pusat BPS, Senin (2/8/2019).

Kendati absen, angka inflasi di Papua tetap tercatat karena pengolahan inflasi di Papua sudah selesai. Suhariyanto menuturkan, angka inflasi di Papua diukur dari 2 kota, yakni Jayapura dan Merauke.

Baca juga : BPS: Disumbang CPO, IHPB Agustus 2019 Naik 0,14 Persen

Berdasarkan catatan BPS, Jayapura mengalami deflasi sebesar 0,14 persen. Sebabnya karena penurunan harga bahan makanan yang relatif smaa dengan harga level nasional dan penurunan tarif angkutan udara.

"Sementara Merauke, juga mengalami deflasi. Merauke deflasinya sebesar 0,18 persen karena adanya penurunan bahan makanan dan makanan jadi," jelas Suhariyanto.

Sedangkan, pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2019 mengalami pertumbuhan negatif. Bukan karena aksi massa, melainkan karena sektor pertambangan. Namun terkait aksi massa akan seberapa berdampaknya pada pertumbuhan ekonomi Papua, Suhariyanto masih belum tahu.

"Kami masih belum tahu," ungkapnya.

Baca juga : Viral Tolak Gaji Rp 8 Juta, Ini Gaji Fresh Graduate Versi BPS

Tak hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Suhariyanto menyebut kantor BPS di Papua aman terkendali meski sejajar dengan Kantor KPU yang hangus dibakar massa. 

"Kantor BPS oke, di sana berjejer dengan Kantor KPU, kerusakannya Kantor KPU habis. Saya berharap kita semua betul-betul meningkatkan rasa toleransi karena kita semua sama, Bhineka Tunggal Ika," pungkas dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Whats New
Harga Emas Terbaru 18 April 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 18 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Jumat 26 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 26 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com