Menpan RB Soal Pegawai KPK Jadi ASN: Ada Proses Seleksi Dong...

Kompas.com - 30/10/2019, 16:29 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reforrmasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reforrmasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengaku sudah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status pegawai komisi anti rasuah itu.

Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil revisi Undang-undang KPK. Dalam pasal 1 angka 6 UU tersebut dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang menjadi bagian dari eksekutif. Dengan demikian, para pegawai KPK akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami baru saja melakukan (komunikasi) secara lisan dan tertulis kepada teman-teman di deputi dan sudah ketemu dengan KPK," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Akan Ada 641 Titik Lokasi Tes CPNS 2019, di Mana Saja?

Menurut Tjahjo, nantinya tak semua pegawai KPK akan dijadikan ASN. Jika mereka ingin jadi ASN harus tetap melewati tahap seleksi.

“Kami akan menyaring dulu. Tapi secara prinsip kami memahami kebutuhan yang ada di KPK. Akan ada proses seleksi dong, kan ada yang mau dan ada yang tidak. Kan sah-sah saja, kalau ada yang mau (jadi ASN), silahkan," kata Tjahjo.

Kendati begitu, lanjut Tjahjo, pembahasan mengenai regulasi soal kepindahan pegawai KPK menjadi ASN masih dalam tahap pembahasan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Akan kami bahas bersama dong, saat ini kami menampung dulu,” ucap dia.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tak Lagi Rekrut Tenaga Administrasi di CPNS 2019

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi UU KPK. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Setelah direvisi, status kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif, tetapi tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen.

Selain itu, status kepegawaian KPK juga berubah menjadi ASN. Mereka pun tunduk pada ketentuan UU ASN.

Baca juga: Catat, Ini Jadwal Lengkap Seleksi CPNS 2019

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.