Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkeu Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI 5,02 Persen Bukan Angka Rendah

Kompas.com - 06/11/2019, 14:34 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perang dagang antar kedua negara maju, Amerika Serikat (AS) dan China jelas memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia.

Apalagi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diproyeksi berada di angka 3 persen. Setelah beberapa kali sempat terkoreksi proyeksinya.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun juga ikut terkena imbasnya dari kondisi perang dagang. Seperti dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2019 berada di 5,02 persen.

Bagi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, angka tersebut masih dianggap tinggi dibanding negara-negara lain.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,02 Persen di Kuartal III-2019, Ini Penyebabnya

"Pertumbuhan di tingkat 5,02 persen, itu bukan pertumbuhan yang rendah. Ini adalah pertumbuhan yang seharusnya masih bisa memberikan optimisme yang baik. Banyak negara lain yang penurunan pertumbuhan ekonominya itu jauh lebih steep dari Indonesia," ujarnya dalam sambutan event Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Dia memberi contoh, China yang selama ini pertumbuhan ekonominya selalu di atas 10 persen justru anjlok akibat perseteruannya terhadap AS.

"Dan di levelnya, beberapa negara lain seperti Tiongkok sekarang di level 6, turunnya itu dari dua atau tiga tahun yang lalu, turun beberapa basis point. Yang kita tahu, Tiongkok itu biasa double digit, sekarang turunnya ke level 6," katanya.

Meski, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,05 persen namun pemerintah berupaya mempertahankan angka tersebut.

Karena beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu berhasil mempertahankan diangka 5 persen.

Baca juga: Lembaga Riset AS Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi RI, Ini Jawaban BPS

"Khusus Indonesia, pertumbuhannya saya pastikan tetap steady di lima persen. Dan akan kita jaga momentumnya agar tetap sustainable dan ditingkatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan yang melambat dipengaruhi oleh perekonomian yang diliputi ketidakpastian sehingga berdampak pada ekonomi kawasan, baik di negara maju maupun berkembang.

Kendati demikian, pertumbuhan ini lebih baik ketimbang negara-negara lainnya yang penurunannya sudah terlalu curam. Sebut saja China dari 6,5 persen menjadi 6 persen (yoy), AS dari 3,1 persen menjadi 2 persen (yoy), dan Singapura dari 2,6 persen menjadi 0,1 persen (yoy).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com