Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga Oktober 2019, Impor Cangkul RI Tembus Rp 1,49 Miliar

Kompas.com - 15/11/2019, 12:42 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2019 Indonesia telah mengimpor cangkul dengan total berat impor mencapai 292.444 kilogram (292 ton).

Impor yang berasal dari China dan Jepang tersebut secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 106.127 dollar AS atau setara dengan Rp 1,49 miliar (kurs: Rp 14.000 per dollar AS).

Berdasarkan data BPS tersebut dirinci, sebagian besar impor tersebut berasal dari China dengan total berat mencapai 292.437 kilogram (292,43 ton) dengan nilai 106.062 dollar AS. Selain itu, ada pula impor cangkul dari Jepang dengan berat total 7 kg dengan nilai 65 dollar AS.

Secara historis, impor cangkul dari China cenderung mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif.

Baca juga: Kemendag Klaim Tidak Ada Impor Cangkul

Namun demikian, dari tahun 2017 ke 2018, total nilai impor cangkul mengalami peningkatan drastis hingga 4.000 persen dari 794 dollar AS menjadi 33.889 dollar AS.

Adapun pada tahun 2015, nilai impor cangkul dari China ke Indonesia sebesar 6.589 dollar AS, kemudian meningkat menjadi 187.064 dollar AS di tahun 2016, dan merosot tajam jadi 794 dollar AS di tahun 2017.

Adapun di tahun-tahun sebelumnya, impor cangkul dari Jepang elum terjadi dan baru dilakukan tahun ini.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat heran akan impor cangkul.

Jokowi menyayangkan kenapa barang sejenis cangkul yang dapat diproduksi di Indonesia saja masih harus didatangkan dari luar negeri.

Baca juga: Kadin: Mestinya Cangkul Enggak impor, Malu-maluin...

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019).

Sebab, kendati barang impor lebih murah, dari sisi penyediaan lapangan kerja, impor merugikan. Impor akan melambatkan pertumbuhan lapangan kerja.

Jokowi pun meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memprioritaskan barang produksi dalam negeri daripada barang impor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com