Jomplangnya PNBP dari Taman Nasional Komodo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Penjualan tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi polemik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab pintu masuk ke TNK tidak satu pintu.

Selama ini, TNK dikelola langsung oleh pemerintah pusat memiliki pintu masuk di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Sementara, pintu masuk TKN yang dikelola Pemkab Manggarai Barat berada di Pulau Rinca dan Labuan Bajo.

Hal ini yang membuat data jumlah kunjungan wisatawan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sinkron. Sebab harga tiket masuk yang dijual juga berbeda.

"Kalau pemerintah daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018, untuk (harga tiket) wisatawan asingnya Rp 100.000, Rp 50.000 untuk wisatawan nusantara, Rp 20.000 untuk wisatawan lokal dalam hal ini Nusa Tenggara Timur," kata Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Augustinus Rinus, di Labuan Bajo, NTT, Senin (9/12/2019).

Baca juga: BKN Akhirnya Umumkan Pelamar Setiap Formasi, Cek Hasilnya di Sini

"Tapi, kalau TNK-nya (pemerintah pusat) itu Rp 120.000 untuk wisatawan asingnya. Kalau saat libur, itu Rp 225.000," sambungnya.

Akibat pintu masuk yang tidak satu pintu tersebut, wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo harus mengeluarkan biaya yang berbeda-beda.

"Wisatawan datang ke Taman Nasional Komodo (bisa) beli dengan dua tiket. Tapi permasalahannya produk hukum ini berbeda-beda, mereka (pemerintah pusat) dengan PP, kami dengan Perda," ucapnya.

Baca juga: Duh, Sudah 13 Petinggi BUMN Era Rini Soemarno yang Tersandung Kasus

Akibatnya dari total PNBP Kabupaten Manggarai Barat pada 2019 sebanyak Rp 46 miliar, hanya Rp 6 miliar yang berasal dari hasil penjualan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo.

Sementara pemerintah pusat memperoleh PNBP sebesar Rp 34 miliar berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2014 dari Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Ada Wacana Jadi Rp 14 Juta, Ini Harga Tiket Masuk Pulau Komodo