Jokowi: Sesakit Apa Pun, Pembangunan Infrastruktur Harus Diselesaikan

Kompas.com - 16/12/2019, 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional dan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional dan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dalam lima tahun ke depan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, pembangunan infastruktur perlu terus digenjot agar daya saing Indonesia bisa lebih kokoh dibandingkan dengan negara lain.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).

"Ini akan terus saya ulang apa yang ingin kita kerjakan dalam lima tahun ke depan, yang pertama bahwa kita akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur karena kita ingin memperkokoh fondasi dalam kita berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Bantu Jokowi, Putri Tanjung Bakal Kerahkan Para Pekerja Kreatif

"Sesakit apa pun harus berani kita tahan, agar yang namanya pembangunan infrastruktur betul-betul rampung dan selesai," jelas dia.

Jokowi pun memaparkan, infrastruktur-infrastruktur yang sudah ada dan masih dalam proses akan disambungkan ke kawasan industri, daerah produksi pertanian, kawasan produksi perikanan, serta kawasan pariwisata di setiap provinsi dan daerah.

Untuk melakukan itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu untuk terlibat aktif.

"Misalnya ada jalan tol, sambungkan dengan kawasan pertanian. Misalnya ada jalan tol, sambungkan ke kawasan-kawasan pertanian. Siapa yang sambungkan? Ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kota, ada pemerintah kabupaten. Itu tugas bapak, ibu, dan saudara-saudara untuk menyambungkan itu," ujar dia.

Baca juga: Ingin Berkeliling Dunia Tanpa Bangkrut? Simak Tips Ini

Jika ternyata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak mampu menanggung biaya infrastruktur lanjutan, Jokowi mengusulkan agar pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota melakukan konsultasi dengan Kementerian PUPR.

Dia mencontohkan, pembangunan bandara untuk disambungkan dengan kawasan-kawasan wisata, seperti di Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta, Mandalika, dan Danau Toba.

"Ini yang berkaitan dengan kawasan wisata. Kita konsentrasi di lima ini dulu, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado," ujar dia.

"Setelah ini selesai, tugas Menpar melakukan promosi besar-besaran. Kemudian Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk membangun yang lima berikutnya. Selanjutnya Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo, Raja Ampat, dan Morotai," lanjut Jokowi.

Baca juga: Nelayan Sultra Khawatirkan Kebijakan Edhy Buka Ekspor Benih Lobster



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X