Sri Mulyani Lantik Mantan Dirjen Pajak hingga Wamenkeu Jadi Dewan Pengawas Perpajakan

Kompas.com - 20/12/2019, 16:37 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko Polhukam Mahfud MD usai acara di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko Polhukam Mahfud MD usai acara di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini melantik pejabat Anggota Komite Pengawas Perpajakan masa kerja 2019-2020.

Jajaran pejabat dalam komite tersebut diisi oleh sosok-sosok yang tidak lagi asing dengan otoritas perpajakan, seperti Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang menjabat sebagai Ketua Komite, dan Robert Pakpahan yang sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Pajak menjabat sebagai Wakil Ketua Komite.

Selain itu, terdapat Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto, Marisi Zainuddin Sihotang, Haula Rosdiana, serta Anton Hermanto Gunawan yang menjadi anggota.

Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani meminta, para pejabat yang baru dilantik tersebut dapat menjadi mesin penggerak bagi Kemenkeu untuk terus mengelola APBN sampai di hari terakhir tahun fiskal 2019.

"Saya harap komite perpajakan dapat mendampingi kita dengan pengalaman dan pemahaman kalian mengenai bagaimana ekonomi dan birokrasi bekerja, sehingga bisa memberikan masukan yang berkualitas kepada kami guna memperbaiki institusi perpajakan," ujarnya dalam acara pelantikan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Dia mengatakan, para pejabat Kemenkeu harus mampu menjalankan 5 agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

“Pada 5 agenda tersebut, peranan Kemenkeu, terutama dari sisi perpajakan, pajak dan bea cukai adalah sangat penting," imbuhnya.

Sri Mulyani juga menekankan, perpindahan yang dilakukan dalam tubuh organisasi Kemenkeu, tidak selalu berati sebagai punishment atau promotion. Menurutnya mutasi tersebut merupakan kebutuhan organisasi yang diarahkan untuk memperkaya pengalaman para pejabat di berbagai daerah maupun di berbagai bidang.

Sebagai contoh, pada Komite Pengawas Perpajakan, pengalaman dan pengetahuan para pejabat tersebut dapat menjadi bekal untuk dapat memberikan masukan-masukan yang berkualitas dan tepat waktu di dalam bagian kebijakan Kemenkeu.

"Jadi selamat kepada anda semua dalam menjalankan tugas baru, gunakan setiap hari di jabatan anda sebagai ladang berbuat baik bagi seluruh negara dan bangsa kita. Karena itu sikap yang saya harapkan kepada seluruh jajaran di lingkungan Kemenkeu. Jalankan tanggung jawab ini dengan sepenuh hati," tutupnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X