Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan Upaya Melawan Mafia Migas yang Tiada Akhir

Kompas.com - 23/12/2019, 18:17 WIB
Muhammad Idris,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

”Aturan-aturan semacam ini nantinya diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia migas,” kata Sudirman.

Sudirman meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu, kejahatan mafia migas tersebut akan terungkap. Apalagi, era kecanggihan teknologi dan era keterbukaan sekarang akan semakin mempercepat pengungkapan itu.

”Saya percaya bahwa tidak ada orang yang berlaku jahat dan sewenang-wenang dalam kurun waktu yang lama. Kami tidak akan terlalu bernafsu mengejar mereka. Lebih baik membangun fondasi yang baik dan kuat, lalu membiarkan penegak hukum yang bekerja,” ujar Sudirman.

Baca juga: Soal Mafia Migas, Ahok: Saya Bukan Godfather

Versi Rini Soemarno

Sementara itu, menurut Rini Soemarno yang jadi tandem Sudirman Said dalam pemberantasan mafia migas, menyebut mafia migas bisa menggarong negara karena melibatkan pejabat pembuat aturan.

”Untuk memberantas mafia migas, kami tidak mengejar orang, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang transparan dan terbuka untuk membatasi ruang gerak mereka sehingga orang-orang itu tidak bisa beroperasi dengan leluasa,” ujar Rini.

Rini mengakui, praktik-praktik mafia di sektor migas itu ada. Mereka beroperasi lewat beragam regulasi yang ada. Praktik tersebut bisa terwujud lantaran ada banyak pihak yang terlibat.

”Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia tersebut meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total di dalam institusi. Sistem yang baik dan transparan dibangun agar mereka tidak dapat beroperasi,” kata Rini.

Janji kampanye

Pembangunan kilang minyak jadi salah satu program Nawacita Jokowi di sektor ketahanan energi. Selain kilang, program lain di sektor ini termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW.

"Kilang migas, akan kami selesaikan secepatnya. Tapi bangun kilang tidak bisa 1-2 tahun, paling tidak butuh 3 tahun," ujar Jokowi.

Sementara itu, Jokowi menyebut kalau pengelolaan BBM dalam upaya menekan subsidi bisa diperbaiki melalui pembangunan kilang-kilang minyak yang baru.

Saat itu, Jokowi bersama Jusuf Kalla (JK) memaparkan program-programnya di sektor energi jika terpilih memimpin Indonesia dalam dialog yang diselenggarakan Kadin.

”Pembangunan kilang minyak yang baru itu sangat penting, tetapi selama ini belum dilakukan. Uang ada, tanah ada. Karena itu, kilang harus dibangun supaya mafia impor bahan bakar minyak itu mati. Itu persoalan yang selama ini terjadi,” kata JK.

Berdasarkan catatan Kompas, biaya pembangunan sebuah kilang minyak di Indonesia mencapai 10 miliar-12 miliar dollar AS atau sekitar Rp 116 triliun sampai Rp 139 triliun.

Minyak mentah yang dapat diolah di kilang dalam negeri 650.000 barrel per hari (bph) meski total kapasitas kilang Pertamina 1 juta bph. Kilang minyak terakhir dibangun pada 1995.

Baca juga: Jadi Komut Pertamina, Tugas Ahok Berantas Mafia Migas dari Hulu hingga Hilir

Pasangan Jokowi-JK saat itu, melihat pengelolaan BBM dalam upaya menekan subsidi bisa diperbaiki melalui pembangunan kilang-kilang minyak yang baru.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com