Profil Harry Prasetyo, Eks Petinggi Jiwasraya yang Pernah Masuk KSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima permintaan cekal sejumlah nama dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dari sepuluh nama yang, mantan Direktur Keuangan Harry Prasetyo disebut-sebut dalam daftar cekal dengan inisial HP. Sembilan nama lainnya yakni HR, DYA, MZ, DW, GL, ER, AS, BT, dan HH.

Nama Harry Prasetyo sendiri sempat jadi bahan perbincangan lantaran diketahui pernah masuk dalam lingkaran Istana. Harry diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP).

Rekam jejak Harry Prasetyo di Jiwasraya terbilang lama. Dirinya mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak Januari 2008.

Lantaran kinerjanya yang dianggap mumpuni dalam menyehatkan perseroan, Harry kembali ditunjuk menjadi menjadi Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018.

Sebelum berkarir di Jiwasraya, pria asal Cimahi ini telah lama malang-melintang di berbagai perusahaan. Selepas kuliah di Pittsburgh State University Amerika Serikat dirinya meniti karir di sejumlah perusahaan keuangan.

Baca juga: Hobi Touring, Eks Dirut Jiwasraya Punya 3 Harley Davidson

Sementara itu, dikutip dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harry tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 37.907.422.262.

Bila dirinci, hartanya meliputi aset properti di Tangerang Selatan senilai Rp 1.000.000.000.

Untuk harta bergerak, dia melaporkan memiliki sembilan kendaraan mewah yang terdiri dari mobil mewah dari berbagai pabrikan serta tiga unit moge.

Harry juga memiliki aset bergerak senilai Rp 1.159.000.000, surat berharga sebesar Rp 15.273.731.920, simpanan senilai Rp 5.547.752.377 dan harta lainnya sejumlah Rp. 8.095.000.000.

Masuk KSP

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui kecolongan saat memperkerjakan Hary Prasetyo yang merupakan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya.

Moeldoko mengakui saat itu KSP belum memiliki sistem seleksi yang ketat sehingga Hary bisa lolos seleksi.

"Waktu itu seleksinya saya juga harus jujur, seleksinya tidak seperti sekarang. Sekarang sangat ketat. Kalau dulu kurang, kurang ketat seleksinya," kata Moeldoko

Moeldoko mengatakan, saat itu masalah gagal bayar polis yang menerpa Jiwasraya juga belum mencuat. Hary juga memiliki kinerja bagus saat menjabat di perusahaan plat merah itu.

"Pada saat beliau di Jiwasraya memiliki catatan yang positif, bagaimana bisa merubah wajah Jiwasraya. Itulah yang mereference KSP, saya, untuk yang bersangkutan bisa diangkat ke sini," kata dia.

Ia menjabat sampai masa tugas KSP berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Moeldoko, baru setelah itu kasus gagal bayar Jiwasraya mencuat. Ia pun memastikan KSP tak lagi merekrut Hary.

Baca juga: Mantan Dirut Jiwasraya: Holding BUMN Asuransi Saja Tak Cukup...

"Pak Hary sudah selesai, tidak dimasukkan rekrut yang kedua, bahkan daftar pun enggak," kata dia.

Kini, mantan Panglima TNI ini pun menyerahkan pada proses hukum yang berlaku. Moeldoko memastikan tak akan melindungi Harry jika memang polisi menemukan bukti ia terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan Jiwasraya.

"Jadi tidak ada Moeldoko melindungi, Istana melindungi, apalagi Istana. Moeldoko tidak ada melindungi, KSP sama sekali tidak, apalagi Istana. Istana saja enggak ngerti kalau Pak Hary di sini," kata dia.

Moeldoko juga sekaligus membantah kabar bahwa Hary adalah kerabatnya.

"Ada isu Pak Hary menantu saya, keponakan, ada bapaknya bos saya. Saya baru kenal Pak Hary itu baru di KSP ini. Kan di sini dalam mencari SDM terbuka," ujar dia.