KSPI Sebut Indonesia Belum Siap Terapkan Sistem Upah Per Jam, Alasannya?

Kompas.com - 28/12/2019, 17:47 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPresiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal membenarkan adanya negara-negara maju yang telah menerapkan sistem pembayaran upah per jam.

Meski ada, Indonesia dianggap belum siap menerapkan sistem pengupahan tersebut.

Pasalnya, di negara maju, permintaan dan penawaran tenaga kerja serta angka penganggurannya relatif kecil. Selain itu, sistem jaminan sosialnya sudah layak termasuk adanya unemployment insurance sehingga mereka pindah kerja di pasar kerja relatif mudah.

"Upah per jam itu ada, mayoritas negara industri maju itu menggunakan sistem upah per jam. Tapi dia harus mensyaratkan beberapa hal. Dengan kecilnya itu orang pindah-pindah kerja gampang karena tersedianya lapangan kerja, angka pengangguran kecil dengan demikian upah per jam bisa mengukur produktivitas. Indonesia kan enggak punya itu," ujar Iqbal saat ditemui di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

Baca juga: Serikat Buruh Tolak Sistem Upah Per Jam, Ini Alasannya

Di sisi lain, sistem pengupahan per jam harus menyasar sektor-sektor pekerjaan tertentu. Tidak bisa digeneralisir untuk seluruh jenis pekerjaan.

Semisal, pengemudi ojek online dan kontributor media yang selama ini dibayar per jam atau per berita.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menteri Ketenagakerjaan bilang hanya yang jam kerjanya 35 jam doang, sektor apa yang mau disasarkan enggak jelas. Jadi sektor mana yang mau disasar. Menteri ini paham enggak?" tanyanya.

Iqbal menyebut pula, KSPI tetap menolak omnibus law lapangan cipta kerja klaster ketenagakerjaan yang secara langsung berarti melakukan revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003.

Ini Khususnya terhadap pasal tertentu, seperti pasal tentang upah, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), jam kerja, outsourcing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

Baca juga: Catat, Skema Upah Per Jam Hanya untuk Pekerja Jasa dan Paruh Waktu

Pemerintah berdalih pengupahan per jam akan dihitung berdasarkan produktivitas pekerjanya. Namun, cara itu dianggap tidak akan berjalan lancar.

Apalagi, perumusan RUU Omnibus Law tak pernah melibatkan serikat pekerja dan mengutamakan pendapat para pengusaha.

"Mengukur produktivitas per satu orang buruh aja kita enggak bisa. Mau seenak-enaknya. Wah kacau negara pengusaha ini namanya, super drakula. Coba tanya Bu Ida Fauziah (Menaker) deh cara menghitung produktivitas buruh," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Rilis
Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Whats New
Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Whats New
IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

Whats New
Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Rilis
TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

Whats New
Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Spend Smart
Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Whats New
El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor,  Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor, Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Whats New
Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Whats New
Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Pertamina International Shipping Targetkan Pendapatan 4 Miliar Dollar AS di 2027

Pertamina International Shipping Targetkan Pendapatan 4 Miliar Dollar AS di 2027

Rilis
Mengawali Pagi, IHSG dan Rupiah Kompak Melaju di Zona Merah

Mengawali Pagi, IHSG dan Rupiah Kompak Melaju di Zona Merah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.