Selain Tarif Listrik, Harga Biosolar Dipastikan Tak Naik Pada Awal 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga jual biosolar di SPBU tidak akan mengalami kenaikan pada awal 2020.

Pernyataan ini bersamaan dengan pernyataan pemerintah yang membatalkan rencana kenaikan tarif listrik 900 VA pada 1 Januari 2020.

"Harga (biosolar) enggak berubah, tetap," kata Menteri ESDM Arifin melalui pernyataan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

Baca juga: Agar Biosolar Subsidi Tepat Sasaran, Penyalurannya Gunakan Fuel Card

Dengan begitu, harga biosolar akan tetap sebesar Rp 5.150 per liter meskipun ada Implementasi program mandatori B30 yang akan dimulai per 1 Januari 2020.

Pemerintah mengakui, sedang terjadi tren kenaikan harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Hal ini karena dipengaruhi meningkatnya permintaan dalam negeri terhadap minyak kelapa sawit.

Meski begitu, pemerintah tetap mengupayakan tidak ada kenaikan harga jual biosolar di pasaran.

"CPO itu kan naik juga karena B30," ujarnya.

Baca juga: Luncurkan B30, Jokowi Cuek Sawit Indonesia Ditolak Uni Eropa

Nantinya, selisih harga biosolar akan ditanggung melalui insentif Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) sehingga masyarakat tetap membeli biosolar dengan harga yang sama.

Harga biosolar B30 tetap akan dijual mengikuti ketetapan harga untuk BBM jenis Solar yang tidak mengalami kenaikan sejak ditetapkan 1 April 2016 lalu.

Adapun formula harga dasar BBM jenis solar masih mengacu kepada formula 95 persen HIP (harga indeks pasar) minyak solar plus Rp 802 per liter.

Baca juga: Tarif Listrik 900 VA Batal Naik Tahun Depan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2019, telah meluncurkan B30 di salah satu SPBU Jakarta.

Dia berharap implementasi B30 akan menekan defisit neraca perdagangan yang selama ini jadi fokus pemerintah untuk mengatasi.

Bahkan, Jokowi meminta kepada Pertamina mulai merumuskan kembali penggunaan biosolar sebesar 40 persen pada 2020. Begitu pula tahun-tahun selanjutnya hingga Indonesia menerapkan B100.

Baca juga: KSPI: Jika Sistem Upah Per Jam Terealisasi, Ratusan Juta Pekerja Kena PHK