Peta Kekuasaan Dinasti Tang dan Klaim China Atas Natuna

Kompas.com - 05/01/2020, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan garis putus-putus atau yang lebih dikenal dengan nine dash line jadi dasar pemerintah China mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, termasuk di dalamnya sebagian perairan yang masuk Kepulauan Natuna yang dikuasai Indonesia.

Klaim Beijing berhak atas perairan seluas hampir 3 juta kilometer persegi itu juga didasarkan argumen lain, yakni traditional fishing zone atau area penangkapan ikan tradisional.

Pemerintah Indonesia, lewat Kementerian Luar Negeri, menolak mentah-mentah klaim sepihak China, baik berdasarkan nine dash line maupun traditional fishing zone.

Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud traditional fishing zone seperti yang dipakai China untuk melegalkan penangkapan ikan bagi kapal-kapal nelayannya?

Seperti diberitakan Harian Kompas, 15 Juni 2016, China menganggap perairan Laut Natuna dan sekitarnya adalah traditional fishing zone, di mana dalam perjanjian internasional istilah ini tidak dikenal.

Sejatinya Kepulauan Natuna dengan tujuh pulau di sekitarnya, pada abad ke-19 adalah wilayah Kesultanan Riau dan pada 18 Mei 1956 sudah didaftarkan sebagai milik Indonesia ke PBB.

Baca juga: Jadi Dasar China Mengklaim Natuna, Apa Itu Nine Dash Line?

Mengacu pada argumentasi China, sebelum terbentuknya negara-negara di kawasan tersebut, Laut China Selatan merupakan area pelayaran dan perdagangan bagi para musafir dari berbagai wilayah.

Tak hanya dari Tiongkok, juga Arab, India, dan juga Nusantara. Selain itu kawasan ini juga area penangkapan ikan seluruh bangsa-bangsa. Jadi, wilayah Laut China Selatan kuno merupakan rendezvous bagi para nelayan tradisional.

Terbentuknya negara modern di kawasan ini dengan berbagai perjanjian internasional tentang laut tentu telah mengubah batas-batas teritorial antarnegara. Perbedaan persepsi di antara negara-negara inilah yang menjadi sumber konflik batas laut.

Ekspedisi I Tshing dan Cheng Ho

Jauh sebelum terbentuknya negara-negara di kawasan Laut China Selatan, kawasan tersebut sebenarnya jalur budaya yang sangat ramai. Natuna jadi pusat jalur pelayaran yang ramai sejak era perdagangan jalur sutera.

Dalam catatan perjalanan Yi Jing (I Tsing), seorang penjelajah dari Dinasti Tang, yang melakukan pelayaran dari Guangdong menuju India sebanyak dua kali, pada 671 M dan 689 M, ia mencatat bahwa kawasan Laut China Selatan sekarang disebutnya sebagai Nan Hai Zhu Zhou atau pulau-pulau lautan selatan.

Pulau-pulau lautan selatan ini diindikasikan sebagai pulau-pulau yang berada di China sampai wilayah Indonesia sekarang. Sementara pulau-pulau antara Indonesia dan India disebutnya sebagai pulau-pulau lautan barat.

Kawasan ini merupakan tempat pelayaran musafir dan nelayan China yang menjaring ikan pada masa lalu. Dalam catatannya, I Tsing menyebut nama-nama pulau tempat, di antaranya Pulau Polushi (Perlak) Pulau Dandan (Natuna) Moluoyou, Pulau Mohexin, Mahasin (Banjarmasin), dan lain sebagainya.

Baca juga: Keputusan PPB: Klaim China Atas Natuna Tidak Sah

I Tsing juga mencatat tentang kemajuan budaya di wilayah Shili Foshi (Sumatera). Dikatakannya dalam pelayaran pertama tahun 671 M, setelah berlayar selama 20 hari, I Tsing sampai di Foshi ibu kota Shili Foshi (Sumatera).

I Tsing belajar agama Buddha selama 6 bulan di Sumatera, yang kemungkinan besar adalah kompleks warisan budaya Muaro Jambi saat ini.

Begitu majunya peradaban di Sumatera, ia menyarankan agar belajar di Foshi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke India. Selain I Tsing, musafir Tiongkok yang terkenal adalah Cheng Ho, yang berlayar menjelajah kepulauan Nusantara.

Penyelesaian konflik perbatasan di Laut China Selatan butuh waktu yang panjang mengingat sejarah dan rumitnya tumpang tindih di kawasan itu.

Versi Guru Besar UI

Sementara itu, Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), menjelaskan pemerintah Indonesia telah sejak lama, saat Ali Alatas menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu), mempertanyakan kepada pemerintah China apa yang dimaksud dengan nine dash line dan traditional fishing zone. 

"Namun hingga saat ini jawaban atas pertanyaan tersebut belum pernah diberikan oleh China," kata Hikmahanto kepada Kompas.com. 

Dkatakannya, untuk meredakan ketegangan terkait isu Natuna Utara, Pemerintah China selalu menegaskan bahwa China tidak memiliki sengketa dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan Indonesia.

"Memang pernyataan pemerintah China tidak salah. Indonesia dan China benar tidak mempunyai sengketa kedaulatan (sovereignty). Sembilan Garis Putus tidak menjorok hingga laut teritorial Indonesia," terang Hikmahanto.

Namun bila berbicara di wilayah hak berdaulat yaitu sovereign rights (bukan sovereignty) baik di ZEEI maupun Landas Kontinen Natuna Utara maka nine dash line memasuiki dua wilayah tersebut.

"Perlu dipahami dalam hukum laut internasional dibedakan antara sovereignty dengan sovereign rights. Sovereignty merujuk pada konsep kedaulatan yang di laut disebut laut teritorial (territorial sea)," ungkapnya. 

Sementara sovereign rights, kata Hikmahanto, bukanlah kedaulatan. Sovereign rights memberikan negara pantai untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di wilayah laut lepas tertentu (zona ekonomi ekslusif) atau yang berada di bawah dasar laut (landas kontinen).

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa 'Cash', Baru Berlaku untuk Mobil

Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa "Cash", Baru Berlaku untuk Mobil

Whats New
Kredit Bank Neo Commerce Tumbuh Pesat, Diperkirakan Raih Profit 2023

Kredit Bank Neo Commerce Tumbuh Pesat, Diperkirakan Raih Profit 2023

Whats New
Menguat 1,53 Persen di Sesi I Perdagangan, IHSG Kembali ke Level 6.700

Menguat 1,53 Persen di Sesi I Perdagangan, IHSG Kembali ke Level 6.700

Whats New
Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

Rilis
Konsultan Penyehatan Keuangan Wanaartha Life Mundur, Bagaimana Nasib Pencarian Investor?

Konsultan Penyehatan Keuangan Wanaartha Life Mundur, Bagaimana Nasib Pencarian Investor?

Whats New
 Ramai Perusahaan Digital Lakukan Efisiensi, Ini Strategi Blibli Pastikan Tidak PHK Karyawan

Ramai Perusahaan Digital Lakukan Efisiensi, Ini Strategi Blibli Pastikan Tidak PHK Karyawan

Whats New
Sandiaga Uno: Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Baru Wacana

Sandiaga Uno: Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Baru Wacana

Whats New
Cara Daftar dan Aktivasi BJB Digi Tanpa ke Bank

Cara Daftar dan Aktivasi BJB Digi Tanpa ke Bank

Spend Smart
Ini 6 Lelang Rumah Berlokasi di Bandung, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Ini 6 Lelang Rumah Berlokasi di Bandung, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Whats New
Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Aprindo Sebut Pengusaha Minyak Goreng Punya Utang Rp 130 Miliar, Ini Duduk Perkaranya

Aprindo Sebut Pengusaha Minyak Goreng Punya Utang Rp 130 Miliar, Ini Duduk Perkaranya

Whats New
Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Kegiatan Masyarakat, Ini Penjelasan Luhut

Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Kegiatan Masyarakat, Ini Penjelasan Luhut

Whats New
Viral, Video 3 Pemuda Diturunkan Paksa dari KRL gara-gara 'Ngobrol', Ini Penjelasan KCI

Viral, Video 3 Pemuda Diturunkan Paksa dari KRL gara-gara "Ngobrol", Ini Penjelasan KCI

Whats New
KPPU Soroti Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar

KPPU Soroti Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.