Kemenkeu Pastikan Tak Ada Anggaran Tambahan Untuk BPJS Kesehatan

Kompas.com - 07/01/2020, 16:20 WIB
Illustrasi BPJS Kesehatan Illustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Data terakhir BPJS Kesehatan menunjukkan, sebanyak 9,8 juta peserta kelas III mandiri melakukan penunggakan pembayaran.

Padahal tahun ini, pemerintah pun mulai menerapkan aturan baru terkait kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan yakni kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, dan kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000.

Untuk mengantisipasi tunggakan pembayaran iuran, pemerintah pun bakal membuka pendaftaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri kelas III.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menegaskan tak akan ada penambahan anggaran dana suntikan untuk BPJS Kesehatan meski akan ada potensi tambahan jumlah penerima iuran dari peserta kelas III yang menunggak tersebut.

"Jadi itu menjadi target yang akan dijadikan (perserta) PBI asalkan datanya valid. Jadi dia dibebaskan biayanya," ujar Askolani ketika memberi penjelasan kepada awak media di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Iuran Naik, Peserta Nonaktif BPJS Kesehatan Diproyeksi Capai 60 Persen

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, saat ini pihak Kementerian Sosial tengah menyisir data peserta PBI, apakah peserta yang bersangkutan benar-benar layak masuk dalam kategori tersebut.

Jika kemudian ada peserta-peserta yang ternyata tidak layak, maka akan disubstitusi dengan target peserta PBI dari golongan kelas III yang juga telah didata.

"Jadi Kemensos sudah melakukan (pendataan) sejak setahun lalu dan pelan-pelan. Sekarang jumlah (peserta PBI yang tidak layak) tidak banyak lagi," ujar Askolani.

Adapun pada tahun 2019 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk peserta PBI sebesar Rp 40 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dua kali lipat jika dibandingkan dengan anggaran untuk peserta PBI tahun lalu.

Kenaikan iuran tersebut diharapkan bakal berjalan bersamaan dengan perbaikan kebijakan pelayanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.

"Sehingga di 2020 diharapkan tidak ada lagi kebutuhan suntikan seperti di tahun sebelumnya," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi XI DPR Nilai Target Pajak di 2022 Tak Perlu Direvisi

Anggota Komisi XI DPR Nilai Target Pajak di 2022 Tak Perlu Direvisi

Whats New
 BEI: IPO Unicorn dan Centaur Diharapkan Berkontribusi pada Peningkatan Kapitaliasai Pasar

BEI: IPO Unicorn dan Centaur Diharapkan Berkontribusi pada Peningkatan Kapitaliasai Pasar

Whats New
Cara Daftar dan Input Data di SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Cara Daftar dan Input Data di SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Work Smart
Di Perhelatan G20, Kadin Pimpin Pertemuan Bisnis 20 Negara

Di Perhelatan G20, Kadin Pimpin Pertemuan Bisnis 20 Negara

Rilis
BEI: Perpanjangan Kebijakan Diskon Biaya Pencatatan Saham Masih Dikaji

BEI: Perpanjangan Kebijakan Diskon Biaya Pencatatan Saham Masih Dikaji

Whats New
IHSG Bakal Melemah Lagi? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Melemah Lagi? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Daftar Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya

Daftar Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya

Whats New
Menkop UKM: G20 Berpotensi Hasilkan Nilai Konsumsi Rp 1,7 Triliun

Menkop UKM: G20 Berpotensi Hasilkan Nilai Konsumsi Rp 1,7 Triliun

Rilis
Indomaret: 1 Warga Hanya Boleh Beli 2 Pieces Minyak Goreng Rp 14.000/ Liter

Indomaret: 1 Warga Hanya Boleh Beli 2 Pieces Minyak Goreng Rp 14.000/ Liter

Spend Smart
7 Alasan Resign Kerja yang Baik

7 Alasan Resign Kerja yang Baik

Work Smart
[POPULER MONEY] Bisnis Es Doger Gibran Disuntik Rp 71 Miliar | Sanksi Jual Minyak Goreng di Atas Rp 14.000

[POPULER MONEY] Bisnis Es Doger Gibran Disuntik Rp 71 Miliar | Sanksi Jual Minyak Goreng di Atas Rp 14.000

Whats New
Asosiasi Sebut Stok Minyak Goreng Cukup untuk 2 Bulan, Selanjutnya?

Asosiasi Sebut Stok Minyak Goreng Cukup untuk 2 Bulan, Selanjutnya?

Whats New
Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.