Pengamat: Praktik Akuntan Publik Juga Harus Diwaspadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kecurangan dalam tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyeret nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya.

Adapun, PwC merupakan akuntan publik (AP) yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017. Saat itu, PwC memberikan opini Tidak Wajar (adverse opinian) karena adanya kekurangan pencadangan Rp 7,7 triliun.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, hal yang dilakukan PwC sebagai akuntan publik sudah benar. PwC telah memberikan opini tidak wajar dan mengimbau perusahaan mengoreksi laporan keuangan.

"Itu sudah benar, artinya PwC tidak melakukan kesalahan," kata Irvan kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

Namun kata Irvan, akuntan publik secara praktik juga harus diwaspadai. Sebab, AP berstandar internasional pun pernah tersandung kasus rekayasa akuntansi, seperti yang terjadi pada SNP Finance yang diaudit oleh Deloitte.

Baca juga: Kasus Asabri Lebih Sensitif dan Punya Implikasi Politik yang Tinggi

Sehingga, menurut Irvan, asosiasi akuntan publik Indonesia perlu meningkatkan penegakan etik di antara anggota.

"Itu ada dewan etik dan dewan profesi. Ini pelajaran dan bagi profesi ikatan akuntan, harus introspeksi dan menegakkan etika profesi dengan sebaik-baiknya," ujar Irvan.

Di sisi lain, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola untuk mencegah kecurangan berulang. Bisa saja dengan membuat daftar hitam akuntan publik maupun memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak memberikan laporan keuangan audited.

"Oh, iya. Ya harus ada daftar hitam akuntan publik. Itu harus ada seperti itu, daftar akuntan tercela," tegas Irvan.

Sementara menurut Peneliti Senior dan Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, sudah saatnya memberi ruang pada akuntan publik domestik karena akuntan ternama tak menjamin bersihnya laporan keuangan.