Analis Ungkap Rekam Jejak Hitam Benny Tjokro di Pasar Saham

Kompas.com - 15/01/2020, 10:38 WIB
Benny Tjokro KONTAN/ REVI SIMANJUNTAKBenny Tjokro
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) kembali mengangkat nama pengusaha Benny Tjokrosaputro atau  Benny Tjokro.

Analis dan pengamat pasar modal Satrio Utomo mengungkapkan, Benny Tjokro punya rekam jejak hitam karena sempat terseret kasus market manipulasi tahun 1997.

Sat itu kasus tersebut ditangani oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam). Adapun saat ini tugas pengawas pasar modal ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau Benny Tjokro bisa lolos dari tahun 1997, berarti ada yang salah dengan Bappepam atau OJK-nya," kata  kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Baca juga: Benny Tjokro dan 4 Orang Lainnya Tersangka Kasus Jiwasraya

Pada 1997, Benny Tjokro menjabat Direktur Utama PT Hanson Internasional terlibat kasus transaksi fiktif pada saham PT Bank Pikko. Benny melakukan transaksi dengan menggunakan 13 nama lain

Saat itu, Bappepam hanya memberi sanksi pengembalian dana keuntungan dari transaksi PT Bank Pikko Rp 1 miliar kepada Negara.

"Kalau mau cari manipulasi pasar Indonesia, bisa nemu kasus Benny Tjokro tahun 1997, setelah itu tidak ada lagi kasus market manipulasi. Itupun Benny Tjokro cuma dihukum denda," jelasnya.

Menurut Satrio lemahnya aturan dari regulator membuat kasus market manipulasi semakin menggeliat.

Baca juga: Siapa Benny Tjokro, Sosok yang Terseret Kasus Jiwasraya dan Asabri?

 

Padahal jika aturan yang dibuat terperinci dan tak ada pasal karet di Undang-undang Pasar Modal seperti saat ini, maka para manipulator akan jera.

"Gini, kalau dari awal kita sudah tarik kencang bahwa definisi dari menggoreng saham itu adalah market manipulasi, kelar semua. Banyak yang kena, tapi saat ini OJK selalu berlindung pada pasal karet," ungkapnya.

Pasal karet yang dimaksud Satrio yakni pasal yang membuat OJK harus melindungi investor pasal modal. Hal ini justru dinilai membuat ruang gerak OJK terbatas.

"Yang namanya tugas OJK melindungi investor, Benny Tjokro investor bukan? Sekuritas investor bukan? OJK dan bursa kemudian melindungi dan memihak kepada mereka," ujarnya.

Baca juga: Benny Tjokro Masuk Daftar Orang Terkaya RI, Terseret Skandal di BUMN

Ia menambahkan, jika BPK, Kementerian Keuangan dan Presiden Jokowi ingin kasus Jiwasraya segera selesai maka definisi dari pasal karet dan aturan dalam UU Pasar Modal harus diperbaiki.

Dengan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Asabri memiliki persentase saham besar di Hanson Internasional dengan share 5,401 persen dengan jumlah 4.682.557.200 saham.

Benny Tjokro juga diketahui memiliki porsi saham yang besar di Hanson Internasional dengan kepemilikan 4,25 persen atau 3.685.467.431 saham.

Diberitakan Kompas, Senin (13/1/2020), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut pemilik PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro memiliki utang ke PT Asabri (Persero).

Baca juga: Benny Tjokro dan Heru Hidayat Punya Utang di Asabri

Hingga November 2019, berdasarkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asabri punya portofolio di 14 saham dengan kepemilikan di atas 5 persen, termasuk Hanson Internasional.

Mengutip Kontan, Benny merupakan cucu dari Kasom Tjokrosaputro, sang pendiri grup usaha Batik Keris. Ia masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2018.

Benny ditempatkan Forbes di urutan ke-43. Majalah bisnis itu menaksir kekayaan pria yang lahir pada 15 Mei 1969 di Surakarta ini mencapai 670 juta dollar AS.

Baca juga: Perbedaan Saham BP Jamsostek dengan Asabri dan Jiwasraya

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X