Sikap DPR Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan Kelas III Dinilai Tanggung

Kompas.com - 26/01/2020, 10:45 WIB
Warga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWarga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyayangkan sikap Komisi IX DPR yang hanya fokus terhadap desakan untuk menurunkan iuran peserta kelas III BPJS Kesehatan. 

Harusnya kata dia, Komisi XI memastikan iuran JKN bagi rakyat miskin ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Termasuk rakyat miskin yang justru masuk sebagai peserta kelas III BPJS Kesehatan.

"Berjuangnya tanggung," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (26/1/2020).

Baca juga: Peluang Iuran BPJS Kesehatan Turun Sulit Terwujud, Ini Alasannya

Timboel justru menilai, sikap Komisi IX yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta kelas III sama saja mengukuhkan rakyat miskin di kelas tersebut tetap membayar iuran JKN.

Seharusnya menurut dia, DPR fokus pada proses cleansing data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dilakukan Kementerian Sosial. Termasuk data peserta kelas III BPJS Kesehatan.

"Sehingga iuran rakyat miskin yang ada di Kelas III mandiri seluruhnya ditanggung pemerintah, tidak lagi bayar iuran dari kantong mereka sendiri," katanya.

Saat ini pun, kata Timboel, ada beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang berniat menurunkan jumlah peserta PBI APBD-nya karena iuran PBI naik jadi Rp 42.000 per orang per bulan.

Baca juga: Ditjen Pajak Lelang Online Mobil Sitaan, Harga Mulai Rp 43,3 Juta

Dengan alasan APBD tidak mampu menanggung kenaikan iuran tersebut, Pemda dinilai berniat menjauhkan JKN dari orang miskin di daerah.

"Nah, bila Komisi IX sensitif dengan masalah rakyat miskin yang akan dikeluarkan dari PBI APBD maka Komisi IX harus berjuang menolak rencana beberapa Pemda tersebut," ujarnya.

Pada Senin (20/1/2020) lalu, Komisi IX DPR RI mempersoalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III saar rapat dengan pemerintah. Komisi XI meminta agar pemerintah kembali menurunkan iuran tersebut.

Komisi IX juga mengaku disalahkan oleh buruh karena dianggap mendukung kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hampir semua anggota Komisi IX bersuara untuk tidak melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) bila tak ada hasil.

Baca juga: Tes SKD CPNS Hari Pertama Digelar Serentak Besok

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X