Di Depan Sri Mulyani, Pengusaha Ungkap Kekhawatiran Soal Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penyelesaian skandal yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal itu disampaikan di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara business gathering di jakarta, Jumat (7/2/2020).

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan, kerugian yang dialami Jiwasraya mungkin termasuk kecil bila dibandingkan dengan kerugian industri, namun dampaknya bisa seperti virus.

Baca juga: Saat Kekecewaan Korban Jiwasraya Tumpah...

Hal tersebut bisa memengaruhi kepercayaan investor. Ditambah lagi, Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

"Ini terkait dengan kepercayaan kepada pemerintah, dengan permasalaham Jiwasraya, artinya BUMN saja tidak bisa dipercaya karena uangnya tidak dikembalikan," ujar Suryadi kepada Sri Mulyani Indrawati.

"Jadi ini bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat kita agar timbul trust. Ini kelihatannya kecil, tapi ini kayak virus. Jadi gimana meyakinkan investor juga bahwa pemerintah ini kuat dan bertanggung jawab?," tanyanya.

Baca juga: Nasib Nasabah Korban Jiwasraya, Kecewa hingga Dipingpong oleh OJK

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan dirinya tidak ingin gegabah mengambil tindakan dalam penyelesaian masalah Jiwasraya.

Saat ini, kasus Jiwasraya sedang dalam proses penindakan hukum di Kejaksaan Agung, Sementara di sisi lain, dirinya tidak bisa semena-mena menyuntikan dana untuk menyelamatkan asuransi pelat merah tersebut.

Baca juga: Nasabah Jiwasraya Kecewa Tak Bisa Bertemu Sri Mulyani

"Saya sebagai Menteri Keuangan hanya bisa melakukan suatu tindakan, karena ini miliknya pemerintah. Apabila saya diyakinkan bahwa law enforcement terjadi. Karena kalau enggak, nanti orang akan gampang 'oh ini miliknya pemerintah, jadi dirusak-rusak aja'," ujar dia.

Sebagai pengelola keuangan negara ucapnya, Kementerian Keangan kata Sri Mulyani akan terus berupaya menjaga kepercayaan terhadap pemerintah.

Di sisi lain, perempuan yang kerap disapa Ani itu menyerahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kejaksaan Agung.

Harapannya, kinerja kementerian/lembaga terkait dapat memberikan jawaban atas kekhawatiran masyarakat.

"Jadi langkah-langkah itu saya harap kami terus komunikasi dengan OJK, dengan Pak Erick, Kejaksaan agar langkah-langkah ini bisa berjalan seefisien mungkin, secepat mungkin yang dimungkinkan dalam ranah yang kita miliki, namun juga bisa menjelaskan kepada publik mengenai posisinya," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani ke Pengusaha: Gaji Saya Lebih Kecil dari Direktur Keuangan Bapak Ibu...